AHY soal Target IKN dalam Empat Tahun: Jadi Pusat Pemerintahan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY membeberkan sasaran jangka pendek pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan alias pusat politik.

Menurut AHY, pemerintah bakal menyelesaikan pembangunan prasarana untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Target pembangunan ini bukan sekadar pembangunan kantor, tetapi mencakup akomodasi pendukung perumahan untuk para aparatur sipil negara (ASN).

“Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa betul-betul berfaedah sebagai pusat pemerintahan nan baru,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 8 November 2024. “Ini nan diharapkan Pak Presiden Prabowo.”

Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN menjadi pertanyaan lantaran Presiden Prabowo Subianto tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan saat dirinya dilantik di MPR pada Minggu, 20 Oktober 2024. AHY kemudian mengatakan Prabowo mempunyai kemauan melanjutkan megaproyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

Hanya saja, Prabowo bakal melakukan sejumlah penyesuaian. Sebab, AHY menuturkan, pemerintah mempunyai prioritas pembangunan lain di seluruh tanah air. “Kita juga dihadapkan pada anggaran nan terbatas. Tentu, tidak ada kata tidak terbatas jika bicara tentang anggaran,” kata AHY, Kamis, 31 Oktober 2024

Tidak Perlu Dipaksakan

Ihwal nasib proyek IKN di era pemerintahan baru, ahli ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti pernah mengatakan pemerintah tidak perlu memaksakan pembangunan IKN. Menurutnya, sudah langkah tepat jika Presiden Prabowo melanjutkan proyek ini dengan menyesuaikan timeline dan memperhatikan anggaran.

“Pemimpin ke depan, Pak Prabowo, memang kudu bijak. Jangan terlalu memaksa,” ujar Esther ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024. 

Esther mengatakan pembangunan IKN merupakan pembangunan jangka panjang dan tidak bisa rampung hanya dalam lima tahun alias satu periode pemerintahan. Menurutnya, butuh puluhan tahun untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota baru.

Pemerintah, Esther melanjutkan, bisa melanjutkan pembangunan dan memindahkan ibu kota negara ke IKN secara bertahap. Langkah ini menjadi masuk logika lantaran pembiayaannya besar. Terlebih, gelontoran  investasi swasta tetap seret. “Pemerintah tidak bisa memaksakan diri menggunakan APBN (anggaran pendapatan dan shopping negara)” ujar Esther.

Esther mengingatkan pemerintah anggaran nan dibutuhkan pemerintah bukan hanya untuk pembangunan, tetapi perlu untuk perawatan. Terlebih, sudah ada gedung-gedung nan pembangunannya rampung. Perawatab, kata dia, krusial agar prasarana tersebut tidak rusak meski perpindahan belum dilakukan.

Pilihan Editor: Rekam Jejak Basuki Hadimuljono, Kini Menjabat Kepala Otorita IKN: Siap Perintah!