Aktivis 98 Duga Airlangga 'Dikudeta' Mundur karena Tak Sejalan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Aktivis 98 Melawan Usman Hamid menduga mundurnya Airlangga Hartarto dari bangku ketua umum Golkar lantaran ada intervensi usai dinilai tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, meskipun Airlangga telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres 2024, tampaknya sikap Airlangga juga diuji dengan prospek sikapnya soal Pilkada serentak.

"Ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi," kata Usman dalam aktivitas 'Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar' di sebuah kafe di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Usman menyinggung kasus intervensi di Golkar merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kudeta nan menimpa partai di bawah Jokowi.

Ia mencontohkan di medio 2014-2016 lampau media milik Hary Tanoesoedibjo sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, ketika Hary Tanoe dihadapkan pada persoalan hukum, Hary Tanoe pun beralih mendukung Jokowi.

Ia juga menyinggung PDIP belum lama ini mengalami gangguan dan sasaran dari perangkat norma nan dijadikan senjata politik.

"Termasuk nan paling vokal seperti Hasto Kristianto, itu juga menjadi sasaran dari gimana norma digunakan sebagai senjata politik," kata dia.

Usman lantas mengkritik penegak norma tak semestinya dijadikan senjata politik untuk membidik musuh politik. Jika penegak norma dijadikan instrumen politik, maka lembaga penegak norma bakal kehilangan independensinya.

"Supremasi norma kehilangan fondasinya. nan bakal terjadi adalah kediktatoran," kata dia.

Di tempat nan sama, Aktivis 98 Melawan menyuarakan pernyataan sikap nan salah satu poinnya menduga mundurnya Airlangga Hartarto dari bangku ketua umum Partai Golkar menandakan masa gelap kerakyatan di Indonesia.

"Secara kualitatif kerakyatan Indonesia terus mengalami kemunduran dan sudah menuju masa gelap kerakyatan abnormalitas sirkulasi elit partai adalah tanda jelek demokrasi," kata Usman Hamid ketika membacakan pernyataan sikapnya.

Aktivis 98 Melawan juga menduga ada tokoh utama di kembali mundurnya Airlangga dari bangku ketum Golkar. Aktor utama ini, lanjutnya, sedang melakukan kudeta kerakyatan alias melakukan pengambilalihan kekuasaan secara semena-mena. Bagi mereka, tokoh ini telah mengabaikan prosedur normal pergantian kepemimpinan di tubuh partai.

"Aktor utama dalam proses 'kudeta demokrasi' ini diduga kuat adalah Joko Widodo," ucap mereka.

Aktivis 98 Melawan kemudian mendorong seluruh kader partai politik untuk sungguh-sungguh menegakkan kerakyatan dengan menolak seluruh proses politik nan melanggar proses demokrasi.

"Kasus mundurnya Airlangga Hartarto (AH) dari posisi Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak pada 10 Agustus 2024 dan minim argumen kokoh adalah kebenaran politik nan menunjukkan abnormalitas sirkulasi elit partai itu," bunyi pernyataan sikap Aktivis 98 Melawan.

Sebelumnya, pihak Istana telah merespons pengunduran diri Airlangga. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah tudingan Presiden Jokowi ikut kombinasi dalam mundurnya Airlangga.

Menurutnya, pengunduran diri itu pilihan pribadi Airlangga. Selain itu, urusan tersebut ada di ranah internal partai.

"Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Ari melalui keterangan tertulis, Senin (12/8).

Airlangga telah menyatakan mundur dari bangku ketum Golkar pada Sabtu (10/8) malam lalu. Golkar bakal menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8) malam ini untuk menentukan plt ketua umum Golkar mengisi posisi kekosongan pucuk ketua partai.

(rzr/pta)