Aktivis Lingkungan Tuntut ADB Utamakan Investasi Berkelanjutan dalam Bentuk Hibah

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis lingkungan nan tergabung dalam 350.org, Climate Rangers Jakarta, Enter Nusantara, Fosil Free UKI, dan XR melakukan tindakan nan ditujukan kepada Asian Development Bank (ADB). Mereka menuntut beragam perihal mengenai dengan pendanaan nan dilakukan ADB mengenai transisi daya di Indonesia.

Para demonstran menuntut ADB mengutamakan investasi secara adil, berkepanjangan dan transparan. Mereka juga mempertanyakan ADB nan mendorong transisi daya namun tetap mendanai investasi pada daya rawan seperti gas alam, sampah, panas bumi, alias nuklir.

Hal tersebut dinilai para aktivis lingkungan sebagai ketidakdilan."Kami meminta ADB untuk mementingkan investasinya nan adil, berkepanjangan dan transparan, lantaran disini ADB mempunyai banyak peran dalam transisi energi, tetapi dalam investasinya ADB tetap banyak ketidakadilan" Ujar Ginanjar Ariyasuta dalam orasinya di depan instansi Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024.

Ketidakadilan nan dimaksud dalam tindakan ini merujuk pada komitmen ADB mengubah penggunaan daya berbahan fosil ke daya nan lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun menurut Ginanjar ADB tetap mengeluarkan investasi pada sektor daya kotor. "Di sini kami memandang semestinya ADB berfokus dan memperbanyak investasi langsung daya terbarukan, pastikan investasinya tepat sasaran ke daya terbarukan, daya nan bersih dan berfaedah langsung untuk masyarakat, itu nan pertama," Ujar Ginanjar.

Dalam demonstrasi tersebut, para aktivis lingkungan juga menuntut ADB untuk memperbanyak pendanaan berbentuk hibah daripada hutang. ADB, menurut Ginanjar, berkedudukan untuk memobilisasi pendanaan sebanyak US$ 20 miliar di Indonesia.

Pendanaan tersebut dihimpun dalam corak support pendanaan pemerintah dan swasta selama periode 3-5 tahun. Mirisnya dari biaya puluhan miliar tersebut nan terhimpun sebagai biaya hibah hanya sedikit. "Dari total 20 miliar dolar, hanya 1,47 persen nan merupakan biaya hibah."

Hal tersebut lanjut dia, menunjukan ketidakseriusan ADB sebagai perusahaan dari negara maju untuk memobilisasi pendanaan transisi energi. Aktivis lingkungan memandang bahwa mobilisasi pendanaan nan dilakukan dengan hibah ke negara berkembang sebagai corak tanggung jawab terhadap polusi. "Disini kami meminta ADB dan pemerintah Jepang untuk serius mendanai transisi daya berkembang untuk memperbanyak hibah daripada utang" tutur Ginanjar.

Para aktivis juga menuntut keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ADB melakukan transisi energi, baik segi pendanaan dan perihal teknis lainnya. Aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta Indonesia, melainkan di beragam kota lainnya di Indonesia seperti Medan, Jogja, Cirebon, Aceh, dan Solo.

MAULANI MULIANINGSIH (MAGANG)