Alasan Sopir Jaklingko Demo: Protes Diskriminasi Direksi Transjakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Fatah mengungkapkan argumen sopir Jaklingko menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7).

Ia mengatakan ada delapan koperasi mitra operator program Jaklingko dan Transjakarta nan melakukan unjuk rasa.

Mereka adalah Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Fahrul menyebut tindakan itu dilakukan sebagai corak protes atas diskriminasi nyata nan dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus personil Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan nan selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak nan diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul dalam keterangannya, Selasa (30/7).

Selain itu, kata dia, Transjakarta kerap mempersulit operator mikrolet dan mencari-cari kesalahan mereka. Sementara pembagian kuota mikrolet kecil.

"Padahal personil kami nan mengoperasikan pikulan reguler juga sebetulnya mau berasosiasi ke dalam program Jaklingko, namun tak kunjung bisa lantaran kuotanya sangat-sangat terbatas. Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi nan setara bagi semua," ucap Fahrul.

Ketua Koperasi Komilet Jaya, Berman Limbong menjelaskan petunjuk Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 mengenai Jaklingko Mikrotrans menyebut jumlah bus mini nan bakal diintegrasikan dengan jasa Transjakarta dalam corak Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.

Namun, lanjut dia, seiring waktu, populasi bus mini nan sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit alias setara dengan 43,94 persen.

"Dari nomor persentase tersebut, dari 11 operator mitra program Jaklingko, ada satu operator nan mempunyai kuota dasar paling banyak dan serapan nan banyak juga, telah mencapai hingga 51 persen. Lucunya, Transjakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota pada operator tersebut dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," ujar Limbong.

Menurutnya, praktik tersebut tidak sehat. Karena itu, dia beranggapan Transjakarta sebagai pengelola subsidi transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Public Service Obligation (PSO) kudu menghentikan perihal tersebut dan bertindak lebih adil.

Kemudian, wajib transparan dalam penentuan pemberian kuota serta pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik.

"Karena biaya PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta nan kudu transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik," kata Limbong.

Ada beberapa tuntutan nan disuarakan oleh pengemudi Jaklingko, seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan pikulan reguler berasosiasi dengan program Jaklingko nan tidak setara dan menghentikan politisasi program Jaklingko nan diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI nan sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Lalu, mengurangi patokan dari Transjakarta nan merugikan operator dan pramudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan nan tetap layak operasional.

(lna/pmg)

[Gambas:Video CNN]