Ancaman Beban Negara di Balik Wacana Kementerian Gemuk Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Wacana penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai sarat kepentingan politis dan hanya bakal membebani finansial negara.

Beberapa waktu terakhir, Prabowo selaku presiden terpilih disebut-sebut bakal menambah jumlah kementerian dari nan semula hanya 34 menjadi 40 kementerian.

Kabar tersebut tidak dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Ia menilai penambahan kementerian merupakan perihal nan wajar lantaran Indonesia sebagai negara nan besar butuh support dari banyak pihak.

"Wajar jika kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/5).

Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming mengatakan saat ini tetap merumuskan komposisi dan jumlah kabinet nan bakal datang dengan pelbagai pihak.

Ia pun tidak membantah ihwal potensi bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan mendatang. Gibran menyebut salah satu kementerian nan sedang digagas ialah kementerian unik untuk mengurus program makan siang gratis.

"Masih dibahas, tetap digodok dulu. Tunggu saja ya. Kemarin sempat dibahas itu (kementerian unik makan siang gratis)," ujarnya.

"Karena melibatkan anggaran nan besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya juga tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya kudu menjadi atensi khusus," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai wacana penambahan bangku menteri nan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sangat bernuansa politis.

Lewat penambahan bangku menteri itu, Prabowo-Gibran dinilai sedang mencoba menyiapkan 'imbalan' terhadap pihak-pihak nan bakal mendukung jalannya pemerintahan mereka, termasuk kepada partai politik nan sebelumnya sempat menjadi musuh berkompetisi pada Pilpres 2024.

Selain itu, Arifki memandang penambahan kementerian juga dilakukan untuk mengakomodasi orang-orang kepercayaan Presiden Joko Widodo.

"Dari segi politik, ini terkesan sebagai pesan bahwa tidak bakal mengurangi jatah dari personil Koalisi Indonesia Maju," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/5).

"Jumlah kementerian dari 34 bangku menjadi 40 bangku ini secara tidak langsung juga turut mengakomodir orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan penambahan bangku merupakan langkah Prabowo-Gibran untuk memfasilitasi kemauan nan muncul di publik, seperti rumor pembentukan Kementerian Perpajakan nan sempat menjadi perbincangan di media sosial.

Oleh karena itu, Arifki menilai tim Prabowo-Gibran perlu memaparkan secara jelas argumen penambahan bangku itu kepada publik. Hal itu menurutnya krusial untuk menepis dugaan corak akomodasi politik alias bagi-bagi kue semata.

"Agenda politik alias agenda bangsa, dua pesan ini nan sekarang beredar di publik. Tentu perlu penjelasan juga oleh tim Prabowo-Gibran kepada publik andaikan betul ada penambahan dari 34 menjadi 40 kementerian," tuturnya.

Di sisi lain, Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan kebutuhan bakal penambahan kementerian memang berjuntai kepada visi-misi dari Presiden terpilih.

Hanya saja, Asrinaldi menilai tetap diperlukan pertimbangan secara komprehensif terlebih dulu oleh Prabowo-Gibran terhadap kementerian nan sudah ada. Apakah kursi-kursi nan sudah bisa bekerja secara efektif untuk menjalankan program-program mereka alias tidak.

"Apakah ada kementerian nan kudu dipisahkan, tergantung kepada presiden terpilih itu sendiri. Tapi dengan adanya 34 kementerian, rasanya sudah mengakomodir semua kepentingan dan urusan negara," tuturnya.

Asrinaldi cemas andaikan penambahan kementerian dilakukan tanpa ada urgensi nan jelas dan semata-mata untuk akomodasi politik hanya bakal membikin jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien.

Belum lagi, kata dia, potensi terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan antarkementerian. Pasalnya dia mengatakan perihal tersebut juga telah menjadi persoalan tersendiri pada era pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kalau ditambah ada kementerian lain justru dikhawatirkan bakal menjadi overlap, sedangkan hari ini saja ada urusan-urusan nan kita anggap membingungkan," jelasnya.

Baca laman berikutnya...