Anggaran Kementerian Hukum Dipangkas Rp2,2 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggaran Kementerian Hukum terkena potongan sebesar Rp2,2 triliun dari total alokasi pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5 triliun imbas kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan pemotongan anggaran itu memangkas 45 persen total pagu anggaran Kemenkum hingga anggaran tersisa Rp2,7 triliun.

"Efisiensi shopping Kementerian Hukum ditetapkan sebesar Rp2.283.394.000.000 alias 45,07 persen dari total pagu Rp5.066.600.725.000," kata Eddy dalam rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

"Total anggaran nan dapat digunakan Kementerian Hukum setelah efisiensi anggaran adalah sebesar Rp2.783.206.000.725," sambungnya.

Eddy mengatakan Kementerian Hukum mengusulkan besaran potongan efisiensi nan telah dijatuhkan untuk dikurangi sekitar 605 miliar.

Ia menyebut pengajuan pengurangan besaran anggaran efisiensi itu demi kebutuhan prioritas Kementerian Hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp 3.388.313.122,000," ujar dia.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 nan diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo mau APBN tahun ini irit Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos shopping nan kudu dihemat ketua di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

(mba/gil)

[Gambas:Video CNN]