SE Mendagri: Anggaran Retreat Kepala Daerah Sepenuhnya Ditanggung APBN

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat tentang Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

SE Mendagri nomor 200.5/629/SJ itu diteken Tito pada Kamis, 13 Februari 2025. SE itu menyatakan anggaran retreat alias pembekalan kepala wilayah di Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh APBN nan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

Surat ini juga untuk mengoreksi SE Mendagri sebelumnya nan bernomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025. Sebelumnya SE pada 11 Februari itu menyatakan pembiayaan retreat kepala wilayah ditanggung berbareng pemerintah pusat dan pemda, namun SE terbaru menyatakan sepenuhnya dibiayai APBN.

"Bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan aktivitas Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN nan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri," bunyi isi surat info nan terbaru tersebut.

Dihubungi terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiharto telah membenarkan surat info terbaru yang diteken Tito pada hari ini.

"Betul," kata Bima, Kamis (13/2).

Bima mengatakan agenda pembekalan tersebut bakal diambil dari anggaran Kemendagri, lantaran pihaknya mempunyai mata anggaran training dan penguatan kapabilitas aparatur pemerintahan daerah.

"Ini sangat krusial agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan anggaran retreat ratusan kepala wilayah hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah berasal dari Kemendagri dan pemda.

"Cost sharing antara Kemendagri dengan pemerintah daerah," kata Hasan di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (13/2), ""Detailnya tapi tanya sama Kemendagri."

Terkait rencana cost sharing itu, Bima mengatakan Mendagri Tito nan akhirnya memutuskan biaya kepala wilayah ikut retreat itu tak dibebankan juga ke pemda lewat APBD.

Dia menjelaskan selama ini memang untuk pembiayaan pembekalan kepala wilayah alias aparatur wilayah biasanya dilakukan dengan pola burden sharing alias pembagian antara kementerian dan pemerintah daerah.

Ia mengatakan selalu ada anggaran dari pemerintah wilayah untuk capacity building jejeran pemda termasuk kepala daerah. Di satu sisi, juga ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas.

"Namun kemudian Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala wilayah tidak dibebankan kepada APBD tapi bakal ditanggung sepenuhnya oleh kementerian Dalam Negeri demi meningkatkan kapabilitas kepala wilayah terpilih nan tidak semuanya dari latar belakang birokrat," kata Bima.

"Kemendagri nan bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas pemerintahan wilayah dengan menggunakan anggaran Kemendagri. Jadi surat info sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," tambahnya.

Retreat kepala wilayah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah bakal dilaksanakan pada 21 Februari 2025 mendatang. Sehari sebelumnya Prabowo melantik ratusan kepala wilayah nan tak ada perkara hasil pemilu lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman selanjutnya: Urgensi kepala daerah...