Anggota DPR PDIP Usul Money Politics Dilegalkan

Ia menyampaikan itu dalam rapat kerja antara Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (15/5).

"Bahasa kualitas pemilu ini kan, pertama begini, tidakkah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batas tertentu," kata Hugua dalam rapat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hugua beranggapan praktik money politics merupakan suatu keniscayaan. Menurutnya, tanpa money politics para calon tidak bakal terpilih.

Ia pun menyarankan agar PKPU nan tengah dibahas sekarang mempertegas pengertian money politics serta cost politics alias biaya politik.

"Ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja pemisah berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa jika money politics pemisah ini kudu disemprit," ucapnya.

Menurutnya, jika perihal itu tak diatur maka para kontestan ke depannya bakal selalu kucing-kucingan dan pertarungan pun bakal terus dimenangkan oleh mereka nan bermodal kuat.

"Karena enggak punya duit pasti tidak bakal menang, rakyat tidak bakal memilih lantaran ini atmosfer kondisi ekosistem masyarakat," ujar dia.

"Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batas tertentu. kita legalkan misalkan maks Rp20 ribu alias Rp50 ribu alias Rp1 juta alias Rp5 juta," imbuhnya.

Ia pun turut melempar usul untuk mengganti istilah money politics itu dengan julukan lain seperti cost politics di dalam peraturan.

Merespons itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli menyatakan spirit mereka adalah membawa UU Pemilu untuk menindak tegas praktek money politics tanpa pandang bulu.

"Sebenarnya semangat kita ini mau mengubah UU Pemilu pokoknya mau satu rupiah pun kudu kena tangkap, pak. Jadi apalagi hanya PKPU," ujar Doli.