1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk radar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilgub DKI Jakarta 2024.
Mega memandang ada orang-orang nan berunjuk rasa di depan instansi PDIP agar Mega mendukung Anies. Namun, Mega belum menentukan pilihan.
"Terus kan tadi di depan, itu saya kaget toh yo. Ada baju merah item. Terus, tapi pasang spanduknya. Itu kan suruh gotong Pak Anies ya," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Megawati menegaskan tak serta-merta mendukung Anies meskipun banyak dorongan. Dia bertanya-tanya apakah Anies bakal menuruti PDIP jika diberi tiket pencalonan.
Dia berbicara saat ini PDIP punya tiket untuk langsung mencalonkan gubernur dan wakil gubernur. Dukungan PDIP, kata Mega, justru sedang dicari-cari.
"Saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala. Enak banget ya. Sekarang kita dicari dukungannya. Bingung saya loh. Lalu Anda ke mana kemarin sore ya? Iyalah. Ayo mbok jangan gitu dong," ucap Mega.
Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Anies memang sudah masuk daftar bakal calon gubernur nan bakal diusung PDIP.
Menurut Hasto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah namalain Baskara sudah menemui Anies. Namun, memang belum ada keputusan akhir.
"Ada [komunikasi] apalagi Pak Baskara juga sudah berjumpa dengan Pak Anies Baswedan," ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8).
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap bertanya-tanya apakah kelak Anies Baswedan bisa alim dan menuruti partai jika diberi tiket pencalonan di Jakarta. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Hasto tak menjawab tegas apakah Anies wajib menjadi kader PDIP untuk dapat dukungan. Dia mengatakan komitmen terhadap bangsa lebih krusial daripada sekadar kartu tanda personil (KTA) partai.
PDIP saat ini bisa mencalonkan kepala wilayah di Pilkada Serentak 2024, terutama untuk melawan kekuasaan KIM Plus nan sudah menyatukan kekuatan di Pilkada Jakarta. Hal itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat periode pemisah pencalonan lewat putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.
Putusan itu menghapus patokan partai politik alias campuran partai politik kudu mengumpulkan 20 persen bangku DPRD alias 25 persen bunyi sah pemilu sebelumnya. Saat ini, periode pemisah berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen.
Untuk Pilgub DKI Jakarta, periode pemisah 7,5 persen. Total bunyi pemilihan DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 6.067.241 suara. Dengan begitu, partai butuh 455.044 bunyi untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
PDIP punya 850.174 bunyi di pemilihan personil DPRD DKI Jakarta pada Pemilu Serentak 2024.
(lna/gil)
[Gambas:Video CNN]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·