Badan Gizi Nasional Sebut Program Makan Bergizi Gratis Butuh 50 Tenaga Kerja di Setiap Satuan Pelayanan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan program makan bergizi gratis bakal memerlukan sebanyak 50 tenaga kerja untuk setiap satuan pelayanan gizi. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, nan menyatakan banyaknya tenaga kerja itu berjuntai dengan teknologi nan bakal digunakan untuk penyediaan makan bergizi pada program tersebut.

"Kemudian teknologi nan kami kembangkan di satuan pelayanan, itu bakal sangat tergantung berapa banyak angkatan kerja nan ada di letak tersebut," ujar Dadan dalam aktivitas Simposium Pangan di Indofood Tower, Jakarta Pusat pada Senin, 25 November 2024.

Dia mengatakan sebanyak 50 tenaga kerja itu jika teknologi nan dipakai dalam program makan bergizi cuma-cuma menggunakan teknologi sederhana. Hal tersebut, lanjut Dadan, mulai dari tukang masak sampai orang nan mencuci piring.

"Mulai dari tukang pel, tukang menyiapkan makanan, tukang memotong sayur sama bahan, tukang masak, tukang paleting, tukang mengikat-ikat sampai mengirim dan mencuci," ucap dia.

Kemudian, Dadan menjelaskan argumen setiap satuan pelayanan gizi kudu menggunakan teknologi sederhana. Dia mengatakan, perihal itu lantaran dia tidak mau setiap angkatan kerja kehilangan pekerjaan jika menggunakan teknologi canggih untuk program makan bergizi gratis.

"Contoh ketika di warung Kiara, ketika kita mau menggunakan mesin cuci, lantaran paletnya banyak, nyaris 3 ribu tiap hari, kudu dicuci dari mulai jam 4 sampai jam 12 malam. Kasihan nan bekerja," tutur Dadan.

Sementara itu, dia mengatakan jika pemerintah bisa membangun sebanyak 30 ribu satuan pelayanan gizi di Indonesia, maka bakal semakin banyak untuk merekrut para tenaga kerja. Hal tersebut, kata Dadan, untuk menyukseskan program makan bergizi cuma-cuma ini pada tahun depan.

"Jadi jika polanya seperti itu, maka sebetulnya jika ada 30 ribu satuan pelayanan gizi di Indonesia, Badan Gizi bakal menyiapkan alias mengakomodir 1,5 juta orang bekerja dalam program ini," ucap dia.

Sebelumnya, Dadan turut mengatakan pemerintah bakal membentuk satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Satuan berisi 30 ribu tim itu sebagian besar bakal berada di Pulau Jawa.

“Satuan pelayanan ini bakal berfaedah sebagai pengambil produk lokal, dengan 85 persen biaya digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucap Dadan melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 November 2024.

Dalam menjalankan program ini, koperasi dan BUMDes bakal berkedudukan dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Dadan juga menyebut program ini bakal membuka potensi pengembangan prasarana dan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, kerjasama antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani diperlukan demi keberhasilan program gizi ini.