TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bakal melibatkan Badan Pusat Statistik alias BPS dalam penyusunan info penerima subsidi energi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi bisa sampai kepada penerima nan berhak.
"BPS adalah lembaga nan ditunjuk oleh Bapak Presiden (Prabowo) untuk mengumpulkan semua info baik nan ada di Kemensos, Pertamina, maupun PLN," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 1 November 2024.
Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, anggaran untuk subsidi daya mencapai Rp 435 triliun, mencakup Liquified Petroleum Gas (LPG), listrik, dan BBM. Besarnya anggaran tersebut, menurut Bahlil banyak subsidi nan tidak tepat sasaran. Berdasarkan perihal itu, Prabowo menunjuknya sebagai ketua tim unik untuk menangani masalah ini. "Nah kami kelak rapat kemungkinan hari Senin alias Selasa, kami mulai rapat untuk menggodok ini," tutur Bahlil.
Bahlil juga mengatakan bakal ada dua kemungkinan mengenai skema BBM subsidi tepat sasaran ini. Salah satu skema nan mereka rencanakan adalah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan skema lainnya, saat ini tetap dikaji tim buatan Prabowo Subianto itu. Bahlil mengatakan, kajian berjalan dalam kurun waktu dua minggu. "Kalau untuk LPG lantaran itu mengenai UMKM, kemudian masyarakat, ibu-ibu rumah tangga dan saya pikir itu berjenjang aja, tapi kita bakal mencoba untuk mencari formulasi," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.
Iklan
Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik nan dibahas adalah mengenai subsidi tepat sasaran. Upaya dalam merealisasikan topik tersebut, Prabowo menunjuk Bahlil sebagai ketua tim pengkajian untuk optimasi subsidi energi.
Bahlil juga bakal memastikan bahwa tim nan ditunjuk segera menyelesaikan tugas ini dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. "Keputusan bakal disampaikan setelah tim ini selesai bekerja, dan kami bakal melapor kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil.
Pilihan editor: Bahas Rencana Bailout untuk Selamatkan Sritex, Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator