Bahlil Dilantik jadi Menteri ESDM, PKS Sebut Jokowi Semestinya Madeg Pandita: Bukan Sradak-sruduk, Ugal-ugalan

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto menilai pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia berkarakter politis. Padahal, menurut dia, Presiden Joko Widodo menjelang purna tugas semestinya bersiap memberi jalan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto daripada mengejar kebijakan secara politis. 

“Menjelang purna tugas, mandeg pandita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time. Tata kelola Pemerintahan kudu konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan nan baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 19 Agustus 2024. 

Alih-alih membahas program strategis, Mulyanto mengatak pergantian ini hanya sia-sia dan lebih kuat pada berat politiknya. Dia mengatakan pergantian menteri nan hanya menyisakan dua bulan menjabat tak bakal efektif. 

“Itu langkah bongkar-pasang nan kurang tepat. Apa nan bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni berkarakter politis”, ujar Mulyanto. 

Bahlil menjadi satu di antara tiga menteri nan dilantik di Istana Negara oleh Jokowi pagi ini. Jokowi juga mengangkat Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi menggantikan posisi Bahlil.

Selain itu, Jokowi juga mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Kepala Negara juga menunjuk Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mulyanto menjelaskan dari sisi perundangan pekerjaan rumah nan kudu dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP Kebijakan Energi Nasional, dan RUU Migas. Dia menyebut pergantian ini justru bakal membikin pekerjaan rumah tersebut molor.  

Iklan

“Apa izin ini bisa diselesaikan jika tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru bakal semakin molor. Tidak perlu, lah, reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” kata Mulyanto.

Oleh lantaran itu, Mulyanto mengatakan harusnya Presiden Joko Widodo menerbitkan bagian kerja para menteri nan semrawut, bukan reshuffle jelang suksesi.  “Daripada tukar menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," kata dia.

Dia menyebut persoalan Kementerian ESDM terletak pada tata kelola dan kegunaan kementerian nan tumpang tindih, bukan pada posisi menteri. Oleh lantaran itu, Mulyanto mengatakan kondisi ini nan harusnya diurai dan diperbaiki. 

“Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi mengenai tambang terlarangan timah, nikel, emas, dll, nan masalahnya berkarakter kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran pengedaran BBM dan LPG bersubsidi nan berkepanjangan dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” kata Mulyanto.

Pilihan Editor: Usai Dilantik Jokowi, Bahlil: NU sudah Rampung, Konsesi Tambang Muhammadiyah tetap Dicari