Bahlil Minta Pengusaha Tambang Jangan Perhatian Berlebihan pada Staf di ESDM: Nanti Penegak Hukum Makin Banyak Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta ke seluruh pengusaha tambang agar tidak memberikan perhatian berlebihan kepada staf di Kementerian ESDM, terutama di bawahannya agar tidak mengundang abdi negara penegak hukum.

"Teman-teman pengusaha (tambang) tolong jangan terlalu perhatian berlebihan kepada staf saya di bawah," kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan nan Baik Tahun 2024, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.

Bahlil memperingatkan jika para pengusaha tambang terus memberikan perhatian berlebih, perihal tersebut dapat menarik perhatian lebih banyak penegak norma untuk masuk ke lingkungan Kementerian ESDM. "Bisa mengerti maksud saya? Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian lebih, kelak penegak norma di (Kementerian) ESDM itu bakal lebih banyak lagi," tutur Bahlil.

Ia juga menyatakan bahwa telah berjumpa dengan seluruh staf di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Dalam pertemuan tersebut, dia menginstruksikan agar tidak ada lagi “gerakan tambahan” dari internal kementerian. "Jadi, tadi saya sudah ketemu dengan seluruh staf di Ditjen Minerba saya katakan jangan buat aktivitas tambahan terlalu banyak. Teman-teman pengusaha juga, saya bakal menerapkan patokan untuk menyusun semua perizinan jangan lagi konsultan," ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyoroti peran konsultan dalam proses perizinan di sektor tambang. Ia mengatakan bahwa ada beberapa konsultan nan membikin proses lebih rumit dengan menciptakan catatan-catatan nan tidak perlu, seperti menyebut adanya “jatah” untuk pejabat tertentu, meskipun kenyataannya tidak ada. Hal ini, menurutnya, hanya mempersulit dan memperpanjang proses perizinan.

Ia juga mengakui bahwa lambatnya proses perizinan sering kali menjadi argumen bagi para pengusaha untuk mencari jalan pintas. Menurut dia, para pengusaha tambang condong mencari langkah sigap untuk menyelesaikan masalah mereka jika proses nan dijalankan oleh kementerian terlalu lama. Hal inilah nan sering memicu terjadinya praktik-praktik nan tidak sesuai dengan aturan.

Iklan

Ia membujuk semua pihak untuk secara berjenjang mengurangi praktik-praktik nan tidak sehat, meskipun tidak kudu langsung bersih secara total. Baginya, perbaikan secara berjenjang sudah merupakan langkah nan positif. "Kalau bapak membikin lama. Mereka mau cepat, caranya begitu, lahirlah masalah. Nah, saya minta kita buat insaflah. Kalau tidak bisa tobat 100 persen, buatlah tobat bertahap," terang Bahlil.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil menyatakan bahwa dirinya memahami situasi nan dihadapi oleh pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Namun, dia juga menegaskan bahwa sebagai seorang menteri, dia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan patokan dan menjaga ketertiban di sektor tambang.

Bahlil mengaku menjalankan tugas tersebut berasas pengarahan dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Karena saya diperintah oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden (terpilih) Prabowo untuk menertibkan nan tidak tertib. nan sudah separuh tertib kita naikkan skala prioritasnya untuk tertib. Tapi jika semua rusak sama sekali, terpaksa saya eksekusi dengan cara-cara lama," tegas Bahlil.

Pilihan editor: AHY Klaim Telah Melindungi Hak Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat