Bahlil Sebut Wilayah Tambang untuk Muhammadiyah sudah Ditentukan, Bekas Adaro atau Arutmin

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan. Sebelumnya konsesi telah lebih dulu didapat oleh ormas keagamaan lain, ialah Nahdlatul Ulama (NU).

“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, lantaran kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin upaya pertambangan unik alias WIUPK nan kemungkinan besar bakal diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan jejak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, ialah PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia. “Kemungkinan besar eks Adaro alias eks Arutmin. Kami bikin nan bagus, dua opsi itu” ujarnya.

Bahlil tetap belum mau merinci berapa perincian luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.

Pemberian izin tambang untuk ormas sebelumnya ramai menuai kritik. Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional Fanny Tri Jambore Christanto menilai rencana pemberian izin pengelolaan pertambangan batu bara bagi organisasi masyarakat dapat memperparah kerusakan lingkungan.

• 1
• 2
• Selanjutnya