Baleg DPR Prioritaskan Bahas RUU PPRT-MD3, Perampasan Aset Belum

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU MD3 menjadi agenda prioritas.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan keputusan itu diambil berasas rapat pleno pertama nan membahas agenda aktivitas dan rencana kerja Baleg.

"Itu (RUU PPRT) sudah masuk dalam daftar agenda (prioritas) aktivitas kita," kata Bob di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10).

Namun, Bob menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset belum diputuskan menjadi agenda prioritas Baleg.

"[RUU Perampasan Aset] Itu belum masuk ke kita, belum. Belum masuk [agenda prioritas pembahasan Baleg]," kata Bob menjawab pertanyaan wartawan soal RUU Perampasan Aset.

Ia menjelaskan agenda pembahasan nan diprioritaskan DPR berkesinambungan dengan agenda Baleg DPR periode 2019-2024.

"Jadi kami di sini keahlian baleg kudu melanjutkan agenda, di situ ada agenda prioritas pasti itu agenda prioritas," tutur dia.

"Jadi pertanyaannya agenda prioritas itu ada proseduralnya secara administratif di baleg ini," sambung Bob.

Di sisi lain, Bob mengatakan terdapat kesempatan RUU lain menjadi agenda nan diprioritaskan untuk dibahas oleh Baleg DPR.

Terlebih, kata dia, proses penyusunan Prolegnas DPR periode 2024-2029 tetap berjalan hingga 5 Desember mendatang.

Sebelumnya, RUU PPRT telah diputuskan DPR bakal dilanjut pembahasannya di periode baru ialah 2024 alias carry over.

RUU nan carry over alias operan adalah RUU nan yang tidak bisa diselesaikan alias disahkan dalam satu periode kedudukan DPR. Artinya, RUU nan menjadi operan bakal dilanjut oleh periode berikutnya.

Penyusunan RUU PPRT sudah melangkah sekitar 20 tahun namun tak ada kemajuan nan signifikan. Padahal, Presiden ke-7 RI Jokowi sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya berbareng DPR.

(mab/kid)

[Gambas:Video CNN]