Biaya Pilgub Mahal, Politikus PKB Usul Gubernur Dipilih DPRD

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi bukan lagi dipilih oleh rakyat untuk menghemat anggaran.

Politikus PKB itu mencontohkan biaya Pilgub Jawa Barat nan mencapai Rp1 triliun pada Pilkada serentak 2024.

"Itu bukan anggaran nan kecil. Kalau nan Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membikin ekonomi bangkit," kata Jazilul di Jakarta, Kamis (28/11) dikutip dari Antara.

Jazilul menyebut bahwa otonomi wilayah sejatinya diberikan kepada kabupaten/kota sehingga pilkada langsung cukup di tingkat kabupaten/kota. Oleh lantaran itu, pilkada secara langsung di tingkat provinsi kudu dievaluasi.

Wakil Ketua Umu PKB itu mengatakan kerakyatan kudu tetap melangkah dan rakyat kudu mendapat kesempatan untuk partisipasi. Kendati demikian, penggunaan anggaran kudu tetap menjadi perhatian.

Persoalan biaya politik itu, kata Jazilul, kudu menjadi pembicaraan di antara partai-partai politik. Pembahasan itu bisa pada momen revisi paket undang-undang politik dengan sistem omnibus law, nan menggabungkan UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

Selain pemilihan gubernur melalui DPRD, dia juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum personil legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres) agar tidak berbarengan untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih presiden maupun personil legislatif secara saksama.

Ia beranggapan bahwa penyelenggaraan pileg dan pilpres secara serentak menyebabkan calon personil DPR RI luput dari perhatian masyarakat. Pasalnya, pikiran dan perhatian masyarakat tertuju pada pemilihan presiden.

(Antara/fra)

[Gambas:Video CNN]