Bambang Susantono Mundur dari Kepala IKN: Curhat Gaji Telat 11 Bulan Hingga Target Terlalu Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, pada Senin, 3 Juni 2024. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang juga Dhony.

Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Kemudian Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Berikut beberapa info mengenai pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

1. Mundur Bukan Keputusan Mendadak

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak menjelaskan argumen Bambang dan Dhony mundur bersamaan. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang juga Dhony.

Menurut Pratikno, argumen mundur ketua Otorita IKN itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri nan disampaikan ke Presiden Jokowi. "Ya jika namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga," kata Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Pratikno hanya mengatakan pengunduran diri tersebut bukan keputusan mendadak. "Sudah lama pembicaraan. Tapi surat (Keputusan Presiden) memang baru," ujarnya.

2. Gaji Telat 11 Bulan

Pada April 2023, Bambang Susantono menceritakan bahwa dia dan Dhony Rahajoe telat dibayar gajinya, apalagi nyaris setahun lamanya. Keterlambatan tersebut disebut tak lepas dari publikasi Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN nan baru dilaksanakan pada Senin, 30 Januari 2023.

“Kami kudu jujur bahwa kami tetap menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary,” kata Bambang dalam rapat dengar pendapat di DPR, Senayan, Jakarta pada Senin, 3 April 2023.

Adapun penghasilan Bambang dan Dhony baru diterima setelah 11 bulan bekerja. Dalam patokan tersebut, penghasilan kepala Otorita IKN ditetapkan Rp 172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan biaya operasional senilai Rp 178 juta.

3. Diduga Target Terlalu Tinggi

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyoroti tingginya sasaran proyek IKN Nusantara, menyusul pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Namun, Daniel mengatakan tidak tahu pasti argumen mundur ketua dan wakil ketua Otorita IKN.

“Cuma rasanya siapa pun kepala Otorita IKN pasti bakal gemetar kakinya lantaran begitu tinggi targetnya,” kata personil Fraksi PKB DPR RI itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.

Otorita IKN, kata Daniel, tetap kudu menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi sasaran nan tinggi. Daniel pun turut menyoroti sasaran Otorita IKN untuk mempersiapkan rangkaian aktivitas peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara baru pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Menurut Daniel, sasaran itu mungkin bisa dipenuhi jika sekedar upacara. Namun, bakal susah untuk memenuhi sasaran kepindahan aparatur sipil negara (ASN) dan kesiapan IKN sebagai ibu kota pada 17 Agustus 2024.

4. Perencanaan Pembangunan IKN Tidak Matang

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai mundurnya pejabat tertinggi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai corak perencanaan pembangunan nan tidak matang. "Itu bagian dari suatu perencanaan nan tidak matang. Dan ini sangat disesalkan lantaran 17 Agustus tidak lama lagi," tutur Hasto di Depok, 3 Juni 2024.

Menurut Hasto kritik terbesar nan dilayangkan ke era pemerintahan Joko Widodo saat segala sesuatu percepatan pembangunan kudu dilakukan, namun melupakan aspek lain. Politikus asal Yogyakarta ini pun mengaku tidak heran dengan kondisi proyek di IKN nan sekarang.

Alasannya, Hasto menambahkan, segala sesuatu muncul sebagai pengarahan dari pusat nan kudu dijalankan, namun tidak membuka ruang perencanaan. "Secara alamiah kudu berjalan, ya nan terjadi seperti ini, sehingga ini akibat suatu perencanaan nan tidak matang, nan terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja nan besar, nan membikin nan berkepentingan (Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe) mundur," kata Hasto.

KHUMAR MAHENDRA | RIRI RAHAYU | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI | SULTAN ABDURRAHMAN | RICKY JULIANSYAH
Pilihan editor: Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni Gantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Tangani IKN