Banggar: APBN 2025 Harus Jadi Fondasi Ekonomi Hadapi Tantanga Global

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, Kamis (4/7). Rapat ini bermaksud untuk menyampaikan dan mengesahkan laporan Panitia Kerja (Panja) mengenai Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menegaskan pentingnya setiap kebijakan nan dihasilkan, lantaran bakal menjadi baseline bagi pemerintahan baru. Mengingat, 2025 merupakan tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memimpin pemerintahan.

Said mengatakan, rapat panja telah mendiskusikan banyak hal, terutama dalam ranah Kebijakan Fiskal, Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, kemudian kebijakan shopping Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2025.

"Dalam rapat panja tersebut, setiap sasaran dan sasaran pembangunan nan telah kita sepakati memberikan ruang nan lebar bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program unggulannya," ujar Said dalam keterangan tertulisnya.

Said menuturkan, dugaan dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan 2025 telah disepakati sebagai kerangka kerja bagi pemerintah baru untuk menjalankan proses pembangunan. Harapannya, dugaan ekonomi ini bisa mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan finansial dunia nan penuh ketidakpastian.

Said juga menyoroti pentingnya menemukan formulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nan saat ini tetap berada di nomor sekitar 5%. Menurutnya, pemerintah kudu bisa memanfaatkan bingkisan demografi dan transformasi struktural nan diharapkan memberikan akibat nan positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.

"Ini bisa sebagai fondasi dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045," tutur Said.

Lebih lanjut Said mengatakan, sasaran kebijakan pendapatan negara diharapkan bisa tercapai melalui terobosan di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan diharapkan juga dapat melangkah efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan.

Selain itu, kata Said, kebijakan shopping negara juga kudu lebih berbobot serta bisa memberikan nilai tambah dan multiplier effect nan tinggi bagi perekonomian.

Menurutnya, beberapa prioritas shopping nan dilakukan Pemerintah kudu mengarah pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meninggikan mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan prasarana strategis, mendorong bumi upaya dan membantu UMKM untuk bangkit.

"Oleh lantaran itu, perlu adanya optimasi kebijakan dari kementerian dan lembaga negara sebagai leading sector," ujarnya.

Lebih dari itu, Said menekankan pentingnya pemerintah kudu mempunyai skala prioritas untuk menyelesaikan persoalan mendasar nan tetap dihadapi, mulai dari kemiskinan ekstrem, stunting, hingga wasting.

"Kita belum mempunyai effort nan seragam dari multi stakeholder strategis. Persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab 1-2 kementerian dan lembaga saja. Oleh karena itu, semua kementerian dan lembaga kudu siap bahu membahu dalam menyelesaiakan persoalan dalam satu irama," kata Said.

Selain itu, dalam kesempatan ini, Said juga menyoroti pentingnya perbaikan database untuk program support sosial juga nan kudu menjadi perhatian utama pemerintah. Penggunaan info nan sah dan jelas sumbernya (by name by address) diharapkan dapat memastikan alokasi anggaran perlindungan sosial nan lebih terukur dan tepat sasaran.

Menurutnya, perbaikan database nan dilakukan oleh Pemerintah dengan mensinergikan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan info Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bakal bisa efektif dan tepat sasaran.

"Kita tentu berambisi agar pengalokasian anggaran perlindsos lebih terukur dan tepat sasaran, tidak ada lagi exclusion dan inclusion error," ucap Said.

Pun demikian dengan Transfer ke Daerah (TKD) nan dinilau Said tetap menyisakan persoalan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah bisa mencari terobosan nan berkarakter terstruktur dan institusional, termasuk menghilangkan ego sektoral antar kementerian dan lembaga nan terlibat dalam pengelolaan TKD.

Menurut Said, perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman/juknis dan peraturan menteri mengenai nan terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai.

Terakhir, Said menyebut, bahwa semua kebijakan dan catatan nan disepakati selama pembahasan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2025.

"Kita menginginkan APBN tahun 2025 nan lebih baik, berkualitas, dan berkesinambungan, bisa menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi dunia serta memenuhi amanah konstitusi untuk kemakmuran rakyat," pungkas Said.

(ory/ory)