Bank Tanah Klaim Reforma Agraria 1.873 Hektare Tanah di IKN Telah Masuk Tahap Akhir
Senin, 4 November 2024 10:54 WIB
Warga bercengkrama dengan latar belakang Istana Negara IKN di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. ANTARA/Muhammad Adimaja
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan reforma agraria pada Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Badan Bank Tanah di Ibu Kota Nusantara alias IKN telah memasuki tahap akhir. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan reforma menyasar masyarakat juga terdampak, termasuk di area pembangunan airport dan jalan bebas halangan IKN.
Bank Tanah mempunyai aset seluas 4.162 hektare di ibu kota baru, dari jumlah tersebut, area reforma agraria nan ditetapkan seluas 1.873 hektare. Pelaksanaannya bekerja-sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). “Tahapannya tinggal sedikit lagi sebelum kelak bakal diterbitkan sertifikat,” ujar Parman dalam keterangan resmi dikutip Senin, 4 November 2024.
Badan nan dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ini diberikan mandat untuk menyediakan minimal 30 persen asetnya untuk reforma agraria. Menyitir laman resminya Bank Tanah mempunyai aset persediaan tanah seluas 19.409,6 Ha nan tersebar di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan reforma di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, reforma dilakukan bagi masyarakat terdampak pembangunan Bandara dan jalan tol IKN seksi 5B diberikan seluas total kurang lebih 400 hektare.
Iklan
Parman mengatakan, sejak penerapan reforma agraria diakselrasi pada tahun pertama Presiden Jokowi, seluruh penerima faedah diminta mengelola tanah objek reforma agraria alias TORA secara optimal dan produktif.
Oleh lantaran itu, masyarakat terdampak pembangunan Bandara IKN tidak hanya mendapat lahan, tetapi juga penggantian tanam tumbuh melalui skema PDSK (penanganan akibat sosial kemasyarakatan) nan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.
Pilihan Editor: AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tim Mahasiswa ITB Latih Warga Desa Kawasan IKN Kelola Sampah Secara Mandiri
1 hari lalu
Tim Mahasiswa ITB Latih Warga Desa Kawasan IKN Kelola Sampah Secara Mandiri
Kelompok mahasiswa ITB melatih penduduk di area IKN di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, untuk mengelola sampah secara mandiri.
Ridwan Kamil mengaku membahas IKN dan hal-hal nan berkarakter pribadi berbareng Prabowo saat diundang makan malam bersama.
AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas
3 hari lalu
AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex
3 hari lalu
Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah nan dicanangkan Presiden Prabowo.
Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara
3 hari lalu
Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara
Nusron Wahid menyebut status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah alias dalam sengketa.
Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu
3 hari lalu
Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan bakal konsentrasi melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025.
AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN
3 hari lalu
AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN
AHY sebut pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan anggaran. Jauh hari ahli ekonomi Faisal Basri singgung pembengkakan biaya IKN.
Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028
4 hari lalu
Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028
Danis Sumadilaga menyatakan bahwa prioritas utama pembangunan di IKN saat ini adalah membentuk ekosistem nan lengkap.
Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Impor Gula, Beberapa Kali Beda Pendapat dengan Bahlil Soal Hilirisasi dan IKN
4 hari lalu
Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Impor Gula, Beberapa Kali Beda Pendapat dengan Bahlil Soal Hilirisasi dan IKN
Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula. Sebelumnya, Tom beberapa kali beda pendapat dengan Bahlil soal hilirisasi.
Istana Wakil Presiden di IKN Masih Tahap Awal Pembangunan
4 hari lalu
Istana Wakil Presiden di IKN Masih Tahap Awal Pembangunan
Kucuran biaya pembangunan IKN berasal dari dua sumber, ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-APBN.