TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan penanammodal asal Vietnam, TH Group meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk mendukung produksi susu dalam program makan bergizi cuma-cuma (MBG). Namun, dia menyebut, saat ini lahan nan tersedia baru 3.000 hektare.
“Saat ini baru ada 3.000 hektare. Mereka (Kementan) mengundang investornya satu hamparan 10.000 hektare,” ujar Parman dalam aktivitas FGD “Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah”, Kamis, 24 Oktober 2024.
Parman menjelaskan, 3.000 hektare lahan nan tersedia itu merupakan bagian dari total 6.000 hektare lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nan siap digunakan. Parman menyebut, pemeirntah sudah menggunakan 1.550 hektare lahan untuk program reforma agraria nan berada di Poso, Sulawesi Tengah. “Sisanya sudah terpakai, tinggal 3.000 hektare. Jadi memang cocok lantaran ketinggian 1.100 mdpl,” kata dia.
Saat ini menurutnya, Bank Tanah sedang menyiapkan sisa lahan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun, dia tak menyebut secara perincian gimana skema pemenuhannya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berbareng TH Group berjamu ke Kabupaten Poso untuk mempersiapkan pembangunan industri susu di Napu, Kabupaten Poso. TH Group merupakan salah satu pabrik susu terbesar asal Vietnam.
Amran menyebut, pembangunan industri sapi perah dan pengolahan susu di Kabupaten Poso ini ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. “Kami mendapatkan pengarahan dari presiden dan presiden terpilih, untuk membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu," katanya saat meninjau lahan milik Bank Tanah di Napu, Poso.” ujar Amran dilansir dari Antara, Rabu, 25 September 2024.
Iklan
Ia menyebut, jika investasi ini melangkah lancar, produksi susu dari industri susu di Poso ini bisa mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga limpa tahun ke depan. Sedangkan, saat ini Indonesia tetap memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, dengan masukan produk susu dari luar negeri sebanyak 3,7 juta ton. "Ini artinya, kita memenuhi separuh kebutuhan impor per tahun," kata Amran.
Ia berharap, pemerintah wilayah dan pengambil kebijakan terkait, menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program tersebut. Sehingga perlu dilakukan percepatan agar penanammodal ini tidak pindah ke lain hati.
Pilihan editor: Sokong Makan Bergizi Gratis, Kementan Siapkan Pekarangan Pangan hingga Impor Susu 1,8 Juta Ton