TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Desember 2024. Program ini bermaksud menjaga stabilitas nilai pangan menjelang Natal dan tahun baru.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, instansinya menargetkan GPM terlaksana sebanyak 134 kali di 25 kabupaten/kota di 6 provinsi pada bulan depan. “Menjelang Nataru ini, kami terus gencarkan GPM di beragam daerah,” ujar Arief melalui keterangan resmi, Sabtu, 23 November 2024.
Program ini terutama bakal beraksi di wilayah-wilayah nan berpotensi mengalami kenaikan nilai lantaran permintaan meningkat. Wilayah-wilayah itu merupakan di wilayah nan kebanyakan penduduknya menyelenggarakan Natal sekaligus tahun baru, antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.
Arief mengatakan, GPM merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga inflasi, khususnya inflasi pangan nan berkontribusi signifikan terhadap inflasi umum. Program ini digelar Bapanas bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagian pangan, dan pemerintah daerah.
Sejak Januari hingga November 2024, GPM telah terlaksana sebanyak 8.750 kali di 514 kabupaten/kota dan 38 Provinsi.
Sampai saat ini, berasas pemantauan Bapanas, Arief menyatakan pergerakan nilai pangan secara umum stabil. Namun, dia mengakui terjadi kenaikan nilai di atas nilai referensi di sejumlah daerah. Karena itu, dia mengatakan krusial menggencarkan intervensi stabilisasi pangan.
“Khususnya mengenai dengan meningkatnya permintaan di beberapa wilayah lantaran menjelang Natal dan tahun baru,” kata Arief.
Menjelang Nataru, Bapanas juga bakal menyalurkan support pangan beras masing-masing sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Desember 2024.
Dalam rencana Bapanas, support pangan beras disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Sedangkan pada bulan ini tak ada penyaluran support pangan beras. Bantuan ini merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan nilai pangan pada momentum Nataru.
Sedangkan untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sampai saat ini sudah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton. Arief berujar, pemerintah tetap berencana menyalurkan support tambahan sebanyak 200 ribu ton. Dengan begitu, dia mengatakan pemerintah dapat menjaga inflasi sesuai sasaran di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen sampai akhir tahun.