TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan support realisasi anggaran untuk prasarana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 sebesar Rp 37,41 triliun. Hal itu dipaparkan di hadapan jejeran Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR dalam Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024.
“Rinciannya adalah sumber daya air Rp 1,57 triliun antara lain, untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A. Kemudian pembangunan 20 embung di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) dengan progres 96 persen,” katanya di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024.
Pria nan saat ini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) itu juga menuturkan, di sektor BIna Marga, ada support anggaran untuk prasarana jalan dan jembatan sebesar Rp 17,56 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan tol IKN di ruas 5A dengan progres 85 persen.
“Kemudian di ruas 3B progres 83 persen, plagiatisme Jembatan Pulau Balang bentang pendek progres 74 persen, jalan akses airport progres 18 persen, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat 14 persen dan sisi timur progres 10 persen, serta jalan feeder distrik di area IKN dengan progres 73 persen,” tuturnya.
Ia mengatakan, untuk prasarana pemukiman di sektor Cipta Karya, support anggaran senilai Rp 11,42 triliun dengan rincian pembangunan IPA dengan progres saat ini 65 persen. Kemudian, Basuki juga memaparkan pembangunan jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku paket 2 dengan progres 95 persen, gedung istana negara dan lapangan upacara progres 69 persen, serta instansi kementerian koordinator dengan progres 64 persen. “Ini nan kami harapkan Juli 2024 sudah bisa berfaedah di IKN,” ujarnya.
Ada pula prasarana perumahan sebesar Rp 6,86 triliun, dengan rincian rumah tapak menteri dengan progres 91 persen. Basuki juga mengatakan adanya pembangunan kediaman Polri dan BIN dengan progres 58 persen, kediaman ASN 53 persen, dan kediaman Paspampres 48 persen. “Hunian ASN, Polri, dan Paspampres ini total 47 tower, dan saat ini nan sudah topping off ada 14 tower. Agustus kelak insyaallah 12 tower sudah bisa operasi,” kata Basuki.
Iklan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pada 2022 pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 5,5 triliun untuk IKN. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 26,7 triliun untuk Nusantara.
"Tahun depan lebih besar lagi, Rp 40,6 triliun. Ini terutama untuk prasarana dasar sampai IKN-nya bisa terbangun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.
Sementara anggaran non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga, operasional Otorita IKN, support pengamanan untuk Polri, serta aktivitas pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.
BAGUS PRIBADI | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Deretan Klaim Para Pejabat soal IKN Akan Berjalan Mulus Usai Ditinggal Kepala Otorita