Basuki Hadimuljono Ditunjuk jadi PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Apa Fokusnya?

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika meninjau lapangan upacar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin sore, 6 Mei 2024. Basuki mengatakan lapangan sudah siap 90 persen untuk upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika meninjau lapangan upacar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin sore, 6 Mei 2024. Basuki mengatakan lapangan sudah siap 90 persen untuk upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. TEMPO/Riri Rahayu.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur dari jabatannya. Presiden Joko Widodo segera meneken surat pemberhentian dengan hormat serta ucapan terima kasih untuk Bambang dan Doni hari ini.

Presiden juga menurutnya segera menunjuk pelaksana tugas untuk posisi tersebut. "Selanjutnya, Presiden mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN," tutur Menteri Sekretaris Negerara (Mensesneg) Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juni 2024.

Kepala negara menugaskan Basuki dan Raja Juli untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya. "Dengan visi semula, ialah tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan juga memberi faedah positif bagi masyarakat sekitar," kata Pratikno. 

Iklan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan percapatan pembangunan IKN saat ini bakal berfokus pada tanah dan investasi. Karena itu, dia bekerja-sama dengan Raja Juli nan berasal dari Kementerian ATR/BPN. "Ini menyangkut status tanah, sehingga kami bakal segera memutuskan status tanah di IKN bakal dijual, disewa alias KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha)" tutur Basuki. "Sehingga, para penanammodal tidak ragu lagi melakukan investasi."

Pilihan editor: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Mundur, Presiden Tunjuk Basuki Hadimuljono jadi Plt

20 menit lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berbareng Wakil Menteri ATR/BPN ketika ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juni 2024. Per hari ini, Basuki ditugaskan Presiden Jokowi menjadi Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Raja Juli menajdi Plt Wakil Kepala Otorita IKN setelah Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari jabatannya. TEMPO/Riri Rahayu
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Mundur, Presiden Tunjuk Basuki Hadimuljono jadi Plt

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Doni Rahayu, mundur dari jabatannya


Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur

31 menit lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) melangkah berbareng Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta mengenai Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur

Mensesneng umumkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Doni Rahayu, mundur dari jabatannya


Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja

1 hari lalu

Seorang ASN menunjukan blangko pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengusulkan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA nan bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja

Tapera nan awalnya hanya bagi PNS kemudian diwajibkan bagi tenaga kerja swasta dan pekerja berdikari menuai protes dari sejumlah pihak.


Terkini: Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono di Komite BP Tapera, Serikat Buruh Sebut Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin

2 hari lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berbareng Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat inspeksi lapangan di proyek Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 27 Februari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Terkini: Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono di Komite BP Tapera, Serikat Buruh Sebut Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin

Komite BP Tapera diisi Menteri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai ketua serta anggotanya antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


Airlangga Yakini Aturan Teknis untuk Tapera Beres Sebelum Periode Jokowi Habis

2 hari lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran shopping kementerian nan telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut bakal ditujukan untuk beberapa perihal nan menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari shopping pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke wilayah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga bakal menuntaskan proyek prasarana prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Airlangga Yakini Aturan Teknis untuk Tapera Beres Sebelum Periode Jokowi Habis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menilai patokan teknis perihal Tapera bisa rampung sebelum masa pemerintahan Jokowi habis.


Ini Daftar Anggota BP Tapera nan Gajinya Capai 2 Digit

3 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2024 -2029 selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) didampingi oleh personil Komite Tapera nan terdiri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, Rabu (13/3) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Tapera.go.id
Ini Daftar Anggota BP Tapera nan Gajinya Capai 2 Digit

Program pemerintah Tapera menuai banyak kritikan lantaran dianggap memberatkan. Berikut daftar personil komite BP Tapera nan merumuskan kebijakan.


Alasan Pemerintah Sunat Gaji 3 Persen PNS, Karyawan Swasta, dan Pekerja Mandiri untuk Tapera

4 hari lalu

Sejumlah pekerja memproduksi busana saat bulan Ramadan di industri garmen PT. Batang Apparel Indonesia, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin, 19 April 2021. Pengusaha diwajibkan membayarkan THR kepada tenaga kerja swasta selambat-lambatnya Jumat 7 Mei 2021. ANTARA/Harviyan Perdana Putra
Alasan Pemerintah Sunat Gaji 3 Persen PNS, Karyawan Swasta, dan Pekerja Mandiri untuk Tapera

Pemerintah membikin ketentuan baru dengan mewajibkan potongan penghasilan 3 persen untuk Tapera bagi PNS dan tenaga kerja swasta. Apa alasannya?


Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?

4 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2024 -2029 selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) didampingi oleh personil Komite Tapera nan terdiri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, Rabu (13/3) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Tapera.go.id
Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?

Jokowi mewajibkan potongan penghasilan PNS dan pekerja swasta untuk Tapera sebesar 3 persen. Siapakah sosok para pejabat tinggi BP Tapera?


Pengamat: Perlu Terobosan Baru Atasi Perumahan, tapi Bukan dengan Potong Gaji untuk Tapera

4 hari lalu

Tapera Dihujani Protes, Pemerintah Pantang Mundur
Pengamat: Perlu Terobosan Baru Atasi Perumahan, tapi Bukan dengan Potong Gaji untuk Tapera

Direktur Ideas Yusuf Wibisono mengatakan pemerintah perlu terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah, tapi bukan dengan pangkas penghasilan untuk Tapera.


Apindo dan KSPSI Tegas Tolak Revisi Tapera, Berikut Pro-Kontra Iuran Tabungan Perumahan Rakyat

4 hari lalu

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar tindakan memperingati Hari Buruh Internasional alias Mayday nan jatuh pada tanggal 1 Mei kemarin, di area Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 12 Mei 2022. Dalam tindakan tersebut pekerja menuntut menbatalkan kenaikan PPN 11 persen, Menolak wacana revisi UU No 12 Tahun 2002 tentang serikat pekerja, dan mencabut UU 11/2020. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Apindo dan KSPSI Tegas Tolak Revisi Tapera, Berikut Pro-Kontra Iuran Tabungan Perumahan Rakyat

Apindo dan KSPSI menolak pemberlakuan PP Nomor 21 tahun 2024 soal Tapera. Berikut pro-kontra iuran tabungan perumahan rakyat.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis