Basuki Hadimuljono Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala OIKN, Pembangunan IKN Lanjut?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI untuk menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda.

Menurut dia, perihal tersebut merupakan berita baik lantaran Basuki merupakan orang nan mahir dalam bagian prasarana di Indonesia. Dia pun berambisi Basuki bisa mempercepat pembangunan IKN.

"Dalam konteks budgeting, kami berambisi Otorita IKN yg merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya mengenai dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur," kata Rifki kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 28 Oktober 2024.

Dia mengatakan Komisi II DPR RI menyambut baik sikap dan pernyataan Prabowo nan mempunyai sasaran penyelesaian prasarana dan pembangunan ekosistem area IKN selesai dalam empat tahun ke depan, alias satu tahun sebelum pemerintahan periode 2024-2029 berakhir.

"Karena itu, kami bakal bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga kegunaan konstitusional nan kami memiliki, kegunaan budgeting, kegunaan legislasi, dan kegunaan pengawasan," kata dia.

Dalam waktu dekat, menurutnya Pimpinan Komisi II DPR bakal meninjau kondisi lapangan mengenai persiapan dan perkembangan pembangunan area IKN. Peninjauan itu juga bakal dilakukan terhadap penataan area nan didanai oleh non-APBN alias melalui investasi.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam retret berbareng Kabinet Merah Putih (KMP) menyampaikan komitmennya menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun.

Pesan itu dibagikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui unggahan Instagramnya setelah menerima pengarahan dari Presiden Prabowo pada sesi sore terakhir di hari kedua pembekalan personil KMP.

"Bagi beliau IKN adalah Ibukota Politik. Oleh lantaran itu, selain gedung-gedung pelaksana (yang sekarang nyaris selesai) dalam 4 tahun ke depan OIKN kudu merampungkan (2 bagian triaspolitika lainnya) ialah gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," katanya dikutip dari Instagramnya @rajaantoni.

Raja Antoni tetap merangkap sebagai Plt Wakil Kepala OIKN, sedangkan Basuki sebagai ketuanya. Mereka ditunjuk Presiden Jokowi setelah ketua OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mendadak mundur Juni 2024.

Penunjukan Basuki sebagai Ketua OIKN definitif sebelumnya dikatakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, ketika menyebut Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Hashim, pembangunan IKN bakal terus melangkah dengan bakal ditunjuknya mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

Pembangunan IKN ini, kata Hashim, bakal dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana nan memadai, sebelum betul-betul berfaedah sebagai pusat pemerintahan.

"Jadi IKN bakal diteruskan, nan bakal diteruskan dengan sarana-sarana dulu nan kudu dilengkapi. Soalnya kemarin, rupanya sarana-sarana dan prasarana belum lengkap," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Prabowo memberikan pengarahan agar pembangunan IKN difokuskan untuk menghadirkan gedung legislatif dan yudikatif.

"Yang jelas, nan kami pernah dengar adalah gimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, lantaran untuk pelaksana sudah terbangun," ujar AHY, di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Iklan

Basuki: Pembangunan Dipercepat

Basuki Hadimuljono sebelumnya mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto bakal mempercepat pembangunan IKN.

"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan bakal mempercepat. Kalau sekarang nan sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun kelak untuk lembaga yudikatif dan legislatif kudu sudah dibangun," ujar Basuki di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya kudu dibangun.

Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa dirinya tetap diminta di Otorita IKN (OIKN).

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak menteri sekretaris negara (sebelumnya) Pratikno dan Pak Jokowi saya tetap diminta di OIKN. Sekarang Plt nya sudah berakhir dan saat ini sedang diurus oleh bapak-bapak Sekretariat Negara," katanya.

Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt. Kepala OIKN bakal berjalan hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan.

Fokus tugasnya, menurut Basuki, ialah mempercepat penyelenggaraan program-program dalam pembangunan IKN.

IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara nan digagas Joko Widodo nan berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Proyek pembangunan IKN memerlukan Rp466 triliun, nan tidak bakal seluruhnya berjuntai kepada APBN. "Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan upaya (Public-Private Partnership) dan kontribusi alias investasi swasta," ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro dikutip dari siaran pers KSP, 28 Juni 2021. 

"Perkiraan kasarnya, dari total biaya sebesar Rp466 triliun nan dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," katanya.

Sampai dengan Agustus 2024, biaya APBN nan terserap untuk IKN Rp72,5 triliun. Jatah IKN itu terdiri atas anggaran 2024 sebesar Rp42,5 triliun, Rp12 triliun pada 2022 dan 2023 sebesar Rp27 triliun.

Untuk tahun 2025, alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam APBN mencapai Rp15 triliun. "Itu dirinci, untuk OIKN Rp5,89 triliun dan PUPR Rp9,11 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di Serang, Banten, 25 September 2024.

Pilihan Editor Ingin Buka Franchise Outlet Mitra Indogrosir, Siapkan Dana Rp 160 Juta dan Lahan untuk Disurvei