Basuki Hadimuljono Tangani Masalah Lahan untuk IKN Pakai Skema PSDK Plus: Sosialisasi, Gusur, Bayar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan persoalan lahan 2.086 hektare untuk proyek Ibu Kota Nusantara alias IKN bakal segera rampung. Pria nan juga menjabat Plt Otorita IKN itu mengatakan bakal menyelesaikan persoalan lahan lewat skema Pengananan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PSDK) Plus.

“Sudah sosialisasi, 27 (Juni) sosialisasi, gusur, bayar,” ujar Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 21 Juni 2024. Nantnya, sosialisasi program PSDK Plus itu dilaksanakan Pemda Kalimantan Timur. 

Basuki menuturkan, tukar rugi bakal diatur dalam Surat Keputusan alias SK Gubernur Kalimantan Timur. Namun, anggarannya menggunakan anggaran Kementerian PUPR. Hanya saja, dia  tidak merinci nominal nan disiapkan.  “Anggarannya ada. Kebun mereka diganti, dibikinkan rumah,” ujar Basuki. 

Ia berujar, ada 91 family terdampak dan bakal menerima PDSK Plus. Mereka dipersilakan memilih jenis rumah. “Kami suruh mereka milih rusun alias landed (rumah tapak)” kata  Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, lahan nan pembebasannya tetap berproses itu bakal digunakan untuk proyek Tol 6A-6B, proyek pengendalian banjir di Sepaku, serta akses jalan menuru Masjid IKN.  Khusus untuk proyek akses jalan menuju masjid, Basuki berujar, kemungkinan tidak menggunakan skema PSDK Plus. Sebab, luas lahannya hanya separuh hektar. “Mungkin dibebaskan biasa. Menurut ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) tidak perlu pakai (PSDK Plus) lantaran prosesnya lebih lama,” kata Basuki.

Pilihan editor: Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus