Beberapa Kali Pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo, Sebelum Dipinang Jadi Menteri Keuangan Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani diminta untuk menjadi menteri finansial kembali dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani usai pertemuannya dengan Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam, 14 Oktober 2024.

“Jadi kita berbincang cukup lama dan panjang selama ini berbareng beliau. Oleh lantaran itu, pada saat penyusunan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi menteri finansial kembali,” ujar Sri Mulyani kepada awak pers. 

Sri Mulyani pun menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Prabowo bahwa dirinya mendapatkan beberapa pesan, khususnya mengenai prioritas-prioritas pemerintahan ke depan. Beberapa perihal nan dibahas di antaranya adalah anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN), penguatan Kemenkeu, shopping negara, serta pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak.

“Beliau sangat memperhatikan gimana akibat APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau,” katanya. 

Sebelumnya, kedua tokoh ini dulunya pernah bersitegang. Berdasarkan catatan Tempo, perselisihan Sri Mulyani dengan Prabowo menjadi pemicu eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mau hengkang dari kabinet Jokowi. Keduanya bersitegang mengenai anggaran pertahanan kala itu, Kemenkeu tidak mengabulkan anggaran untuk pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 jejak dari Qatar.

Kabar Sri Mulyani bakal mengundurkan diri santer selama awal Januari 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah info nan beredar di media sosial itu dan mencapnya sebagai hoaks.

Menurut sumber Tempo, saat itu Sri Mulyani tetap mempertimbangkan sejumlah perihal sebelum mundur, salah satunya ialah sosok pengganti nan bisa menjaga kredibilitas APBN ke depan. Perbedaan pendapat dengan Prabowo menjadi salah satu pemicu munculnya kemauan dia untuk mundur, kata sumber tersebut. 

Berbulan-bulan kemudian, Menteri Keuangan mengingatkan Prabowo untuk menjaga APBN saat membentuk program-program mendatang. Hal itu dia sampaikan usai rapat Jokowi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 20 Juni 2024.

“Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati lantaran ini adalah instrumen penting,” kata Sri Mulyani saat itu. “Mengenai program-program baru sampai hari ini kita bakal berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun sistem penyelenggaraan program tersebut.”

Namun pada 9 September 2024, Sri Mulyani menemui Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto membahas tentang program-program pemerintah selanjutnya.

Iklan

Kini, Sri Mulyani dipastikan bakal kembali menduduki kedudukan Menteri Keuangan. Sebelumnya, dia telah menduduki kedudukan nan sama selama dua periode berturut-turut di pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam pertemuannya dengan Prabowo, salah satu pokok pembahasan mereka adalah APBN. Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II alias Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Kamis, 19 September 2024. 

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.005,1 triliun, didukung oleh penerimaan pajak sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,6 triliun. 

“Ini untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus lebih dari Rp 3.000 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, nan dikutip dari laman resmi Kemenkeu. 

Sri Mulyani pun menjelaskan salah satu sasaran di 2025 adalah penerimaan perpajakan ditunjang oleh perpajakan, peningkatan pemenuhan wajib pajak, ekspansi pedoman pajak, serta mulai berlakunya reformasi sistem CoreTax (sistem teknologi info dalam manajemen perpajakan) dan sistem perpajakan nan kompatibel dengan arah perubahan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan dunia.

Sementara itu, mengenai total shopping negara pada tahun 2025 nan direncanakan sebesar Rp 3.621,3 triliun, termasuk shopping non-K/L di pemerintah pusat sebesar Rp 1.541,4 triliun. Adapun defisit APBN 2025 ditetapkan 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) alias sekitar Rp 616,2 triliun. 

“Tingkat defisit ini adalah moderat dan kondusif untuk mengakomodir masa transisi (pemerintahan) dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kesehatan APBN,” kata Sri Mulyani. 

HAURA HAMIDAH  I MELYNDA DWI PUSPITA I ANTARA

Pilihan Editor: Ditunjuk Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Pernah Tak Kabulkan Ajuan Anggaran Pembelian 12 Pesawat Mirage 2000-5