5 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe secara mendadak, mendapat tanggapan beragam dari beragam pihak. Mereka umumnya mempertanyakan kelanjutan pembangunan ibu kota pengganti Jakarta itu.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai mundurnya kedua pejabat itu sebagai pertanda kurang baik.
"Keberlanjutan proyek bakal menjadi tanda tanya," kata Bhima kepada Tempo, Senin, 3 Juni 2024. "Ini gambaran kurang baik, sinyal negatif untuk kepastian proyek IKN, terutama di pemerintah baru."
Walhasil, menurut Bhima, situasi ini bakal menimbulkan keraguan investor, baik domestik maupun penanammodal asing, untuk menanam modal di IKN. Apalagi Bambang dan Dhony mundur ketika baru dua tahun menjabat. Presiden Jokowi melantik mereka pada 10 Maret 2022.
"Ini sinyal jelek bagi kepastian berupaya lantaran menunjukkan ada masalah nan membikin Kepala Otorita IKN mundur. Apakah ada tekanan alias lantaran tahu bahwa sedang menjalankan penugasan nan sangat berat dan tidak mungkin dilakukan," ujar Bhima.
Anggota DPR RI Daniel Johan mengemukakan mundurnya Bambang Susantono dari kedudukan Kepala Otorita IKN perlu dijadikan momen bagi seluruh pihak untuk duduk berbareng guna mengevaluasi target-target pembangunan IKN.
Menurut Daniel, banyak orang nan menilai target-target pembangunan IKN cukup tinggi sehingga Kepala OIKN menanggung beban tersebut.
"Kadang-kadang di luar gambaran kita, seperti mengejar target-target untuk sampai 17-an (upacara 17 Agustus 2024). Target-target pembangunan infrastruktur," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Antara.
Walaupun banyak nan belum yakin, dia mengatakan aktivitas Upacara Hari Kemerdekaan RI bisa saja tetap digelar pada 17 Agustus 2024 di IKN lantaran upacara itu digelar hanya sebatas berkumpul.
Namun, perihal nan perlu dibahas adalah mengenai kesiapan pemindahan ibu kota dan kesiapan IKN untuk menjadi ibu kota nan baru bagi Republik Indonesia.
"Ini menjadi catatan krusial sekaligus bagi semua nan terlibat betul-betul menilai kembali target-target nan relevan dan sesuai dengan keahlian itu seperti apa," kata dia.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Usai menerima pengunduran diri itu, Pratikno berujar, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN.
Basuki tetap optimistis
Iklan
Basuki dipasangkan dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Basuki percaya proses investasi tidak bakal terganggu. Ia optimistis situasi sekarang ini tidak menggerus kepercayaan penanammodal untuk menanamkan modal di IKN.
"Saya kira nggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan lantaran nan menggantikan (Bambang dan Dhony) menteri dan wakil menteri," kata Basuki ketika ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.
Basuki juga mengatakan, mundurnya Bambang maupun Dhony tidak berakibat pada pembangunan ibu kota baru. Pasalnya, pembangunan nan dibiayai APBN sudah mencapai 80 persen pada pembangunan tahap 1 dan tahap 2.
"Nanti Pak Presiden mau ke IKN nginepnya bukan di (tempat) camping lagi, tapi sudah di rumah kedudukan menteri," kata Basuki. "Itu menunjukkan bahwa ini sudah siap, nan dari APBN."
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof. Asrinaldi mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Basuki Hadimuljono menjadi Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah nan tepat.
Hal tersebut lantaran posisi kepala Otorita IKN haruslah diisi sosok nan mempunyai keahlian teknis soal prasarana dan pembangunan.
"Pak Basuki 'kan memegang kementerian nan bertanggung jawab terhadap infrastruktur, jadi secara otomatis dia pasti sudah tahu," kata Asrinaldi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurut Asrinaldi, sangat disayangkan jika posisi teknis tersebut justru ditempati tokoh politik nan menjadi koalisi pemerintah.
Pilihan Editor Puluhan WNI Ditangkap di Saudi lantaran Memalsukan Visa Haji Furoda, Apa Itu?
English (US) · 
Indonesian (ID) ·