Beredar Surat Majelis PPP Desak Muktamar, Dibantah Jubir Mardiono

Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak empat ketua majelis PPP meminta agar partai segera menggelar Muktamar untuk mengevaluasi perolehan bunyi hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Permintaan itu disampaikan lewat surat untuk Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, tertanggal 1 Mei 2024.

Empat Majelis nan menandatangani surat ialah Majelis Kehormatan nan diketuai Zarkasih Nur, Majelis Pakar di bawah Prijono Tjiptohrijanto, Majelis Syariah di bawah Mustofa Aqil Siroj, dan Majelis Pertimbangan nan dipimpin Muhammad Romahurmuziy.

"Kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," demikian dikutip dari bunyi surat tersebut. Jika terhitung dari tanggal surat terbit, maka empat majelis meminta muktamar PPP digelar paling lambat Agustus. 

Evaluasi Pileg 2024

Dalam surat itu empat ketua majelis PPP meminta pertimbangan menyeluruh atas hasil Pileg 2024, yaitu PPP kandas lolos ke parlemen. Mereka menyoroti perolehan syarat PPP tingkat nasional justru di bawah perolehan bunyi tingkat daerah.

Empat ketua majelis juga menilai kedudukan Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) meniscayakan posisinya tidak permanen alias tidak sesuai periodesasi.

"Nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua Umum PPP menyiratkan bahwa kedudukan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode. Forum nan tepat untuk melakukan pertimbangan adalah Muktamar".

Empat Majelis juga mengkritik pengurus harian DPP lantaran telah mengabaikan surat agar penetapan caleg melibatkan Majelis. Padahal surat itu merupakan keputusan kolektif dan kolegialitas.

Majelis juga meminta pengurus DPP tidak melakukan pemecatan alias pergantian terhadap fungsionaris partai. Baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Bahwa, untuk menjaga kondusivitas Partai sampai dengan penyelenggaraan Muktamar, kami meminta agar tidak dilakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, Fungsionaris DPP, Pimpinan DPW, Pimpinan DPC dan Pimpinan PAC".

Jawaban jubir Plt Ketum PPP

CNNIndonesia.com, telah menghubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengenai dorongan Muktamar, namun belum direspons hingga buletin diturunkan.

Sementara, Juru bicara Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Imam Priyono, menegaskan seluruh jejeran PPP sudah sepakat bakal menggelar muktamar untuk memilih ketua umum PPP di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2025.

Imam mengatakan agenda Muktamar PPP pada 2025 itu diputuskan dalam Rapimnas IX nan berjalan di Banten, 6 Juni 2024. Forum tersebut turut dihadiri para ketua majelis dan para ketua PPP nan sudah mufakat sepakat pada keputusan tersebut.

"Muktamar partai bakal dilaksanakan sesuai patokan ialah pada tahun 2025 dan rencananya bakal diselenggarakan di Sulawesi Tenggara. Salah satu agenda muktamar ialah pemilihan ketum," kata Imam kepada CNNIndonesia.com, Minggu (16/6).

(thr/vws)

[Gambas:Video CNN]