BI Luncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030, Ada 5 Fokus Utama

TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2025-2030 dalam agenda Festival Keuangan Ekonomi Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDIXKKI) 2024 hari ini Kamis, 1 Agustus 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, sistem pembayaran Indonesia 2030 mendukung integrasi ekonomi finansial digital dalam struktur nan konsolidatif dan berkekuatan tahan. Sehingga, menjamin kegunaan bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan sistem keuangan. 

"Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025, percepatan digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada lima inisiatif utama," kata Perry di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat.

Pertama, modernisasi prasarana pembayaran retail, wholesale dan info sistem pembayaran. Kedua, ada konsolidasi industri pembayaran nasional nan mencakup kepesertaan, reklasifikasi aktivitas dan reformasi regulasi. 

Fokus inisiatif ketiga adalah penemuan dan percepatan digital. Keempat, ekspansi kerja sama internasional nan meliputi pembayaran QR code, fast payment dan wholesale. Terakhir, pengembangan rupiah digital.

Perry mengatakan, melalui BSPI nan diluncurkan 2019-2025, pengembangan ekonomi digital mencatatkan sejumlah pencapaian. Salah satunya dalam penggunaan QRIS nan tumbuh tinggi. 

Iklan

BI mencatat, penggunaan QRIS tumbuh 49,4 persen secara tahunan. Tercatat lebih dari 50,5 juta pengguna dengan 32,7 juta merchant. "Lebih dari 50 juta pengguna QRIS, sebagian besar adalah UMKM (usaha mikro, mini dan menengah)," kata Perry.

Kemudian, penggunaan BI Fast juga semakin berkembang. Menurut Perry, transaksi BI Fast tumbuh pesat dan semakin digemari masyarakat. Pertumbuhannya mencapai 81,3 persen secara tahunan. 

Tak hanya itu, BSPI 2019-2025 juga mengakselerasi elektronifikasi program sosial pemerintah, dan Kartu Kredit Indonesia nan memperlancar transaksi finansial pemerintah, serta reformasi izin untuk memperkuat industri pembayaran nasional. "Kita kudu terus mendorong percepatan digitalisasi nasional ke depan untuk Indonesia maju ke depan, untuk generasi muda pemimpin bangsa masa depan," tutur Perry.

Pilihan editor: Studi Restorasi di 7 Provinsi, Pantau Gambut: Temuan di Lapangan Menyedihkan