Bola Salju Penolakan Publik Jika DPR Sahkan Revisi UU Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia --

Gerakan dan dorongan rakyat untuk menolak Revisi UU Pilkada yang dibahas secara sigap oleh Baleg DPR pada Rabu (21/8) diperkirakan bakal makin membesar jika DPR ngotot mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang.

RUU Pilkada nan baru digodok DPR ini dianggap banyak kalangan menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan nan dibuat Selasa (20/8) lalu.

Kontroversi nan dibuat DPR ini membikin kebanyakan rakyat marah lantaran tak mengikuti putusan MK sebetulnya dinilai sudah menjiwai semangat kerakyatan dalam Pilkada.

Desakan menolak RUU Pilkada nan dibuat DPR ini di tengah-tengah masyarakat pun makin menguat. Masyarakat sipil di Jakarta dan di beragam wilayah pun bakal bergerak melakukan demonstrasi menolak UU Pilkada ini.

Elemen pekerja dan nelayan pun mulai menggelar demo pada Kamis (22/8) hari ini. Elemen mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga mengaku bakal turun ke depan DPR.

Tak hanya di Jakarta, masyarakat sipil di beragam wilayah juga serempak bakal turun ke jalan. Elemen penduduk nan tergabung dalam 'Gejayan Memanggil' di Yogyakarta juga bakal melakukan perihal serupa. Aksi berjudul 'Jogja Memanggil' ini rencananya digelar pagi sedari pukul 08.00 WIB, didahului long mars dari Lapangan Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer sebagai titik kumpul aksi, Kota Yogyakarta.

Aksi penolakan tak hanya ramai di jalanan. Di jagat media sosial pun diramaikan dengan aktivitas penolakan terhadap UU Pilkada nan baru disahkan DPR ini.

Kata kunci #KawalPutusanMK menggema di media sosial di saat DPR menggelar rapat nan berpotensi merevisi Undang-undang Pilkada diduga buat membatalkan putusan MK) soal perubahan syarat pencalonan kepala daerah.

Tak hanya itu, warganet juga ramai-ramai mengunggah screenshot 'Siaran Peringatan' darurat saat DPR diduga tengah mengakali patokan Pilkada sejak Rabu kemarin.

Peringatan Darurat ini mempunyai kreasi berwarna latar biru dengan gambar simbol Garuda Pancasila. Para aktivis hingga seniman pun ramai-ramai memposting perihal ini.

Terkait Peringatan Darurat, gambar itu merupakan potongan video nan diunggah akun YouTube EAS Indonesia Concept, akun YouTube nan membikin video dengan konsep The Emergency Alert System (EAS) jenis Indonesia.

Pengamat politik dari lembaga Trias Politika Strategis, Agung Baskoro beranggapan dorongan dan aktivitas rakyat nan menolak tindakan sewenang-wenang DPR mengubah UU Pilkada lantaran bertentangan dengan MK bakal makin membesar. Bak bola salju bergulir.

Baginya, kesewenang-wenangan DPR ini dapat menjadi momentum membangkitkan kesadaran masyarakat untuk lebih kritis mengawasi pemerintahan.

"Saya optimistis, ini ada momentum nan sangat tepat untuk membagikan kesadaran masyarakat ya. Agar lebih kritis, lebih aktif, mengawasi jalannya pemerintahan di tengah partai-partai berkoalisi dalam satu kubu dan gemuk," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/8).

Lebih dari itu, Agung pun meyakini kesadaran masyarakat nan menolak revisi UU Pilkada oleh DPR bisa berubah menjadi aktivitas sosial hingga aktivitas politik. Baginya, aktivitas sosial ini dapat muncul dari keresahan kolektif penduduk di mana kerakyatan sekarang terancam oleh kebijakan DPR.

"Karena ini bisa menjadi pengganti masyarakat mulai kritis, cerdas, sehingga punya kesadaran kolektif untuk sama-sama berkedudukan aktif mengawal demokrasi," kata dia.

Agung pun berambisi DPR dan pemerintah dapat merespons tuntutan masyarakat nan menolak revisi UU Pilkada ini. Ia meyakini jika tuntutan tak digubris secara produktif oleh kekuasaan, maka dapat berefek menjalar ke mana-mana.

Ia mencontohkan Jokowi bisa saja berupaya menggunakan instrumen kekuasaannya seperti mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang alias Perpu untuk merevisi UU Pilkada nan dibuat DPR lantaran mengangkangi keputusan MK. Bukan justru mengabaikan tuntutan massa nan potensial dapat terjadi kerusuhan di mana-mana.

"Dan ini tidak baik untuk stabilitas pemerintahan, baik dalam konteks Presiden Jokowi, maupun presiden terpilih Prabowo. Jadi jika menurut saya Presiden Jokowi kudu ambil peran di sini," kata Agung.

"Jadi menurut saya Presiden Jokowi punya peranan strategis menyudahi ini, sehingga kita bisa konsentrasi menghadapi pilkada," tambahnya.

Senada dengan Agung, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memandang aktivitas penolakan massa bakal lebih masif imbas kebijakan DPR ini.

"Maka saya kira respons ini bakal semakin masif ditunjukkan hingga bisa membatalkan arogansi sepihak DPR dan Pemerintah mengenai Revisi UU Pilkada," kata Lucius.

Lucius memperhatikan respons publik di bumi maya terlihat begitu luar biasa untuk menolak keputusan DPR mengubah keputusan MK. Ia mengatakan publik terlihat sudah capek membiarkan DPR dan Pemerintah semakin suka-suka melakukan sesuatu.

Tak hanya itu, Lucius juga mengatakan publik selama ini sudah jengah dengan pengabaian DPR dan pemerintah pada aspirasi dan pada patokan norma nan ada.

"Kita semua berambisi ini bakal ditangguhkan oleh DPR, dan keputusan MK nan akhirnya kudu dijalankan," kata dia.

(rzr/isn)

[Gambas:Video CNN]