BPIP Buka Suara soal Paskibraka Lepas Jilbab di IKN

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) buka bunyi soal para anggota Paskibraka 2024 putri nan berhijab justru lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (13/8) kemarin.

BPIP menyatakan para calon personil Paskibraka sebelumnya telah menandatangani surat persetujuan saat mendaftar, termasuk untuk mengikuti atribut seragam nan ditentukan. Mereka disebut lepas jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera Merah Putih saat upacara 17 Agustus.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi manajemen dengan menyampaikan surat pernyataan nan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan penyelenggaraan tugas Paskibraka tahun 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka nan mencantumkan tata busana dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 tahun 2024," ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam siaran pers nan diterima Rabu (14/8) petang.

Dia mengatakan sejak awal seragam dan atribut Paskibraka telah dirancang mempunyai makna Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu diatur lewat publikasi Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 nan mengatur mengenai tata busana dan sikap tampang Paskibraka.

"Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka," sambungnya.

Dalam siaran pers nan sama dilampirkan contoh surat pernyataan dan persyaratan calon paskibraka yang menyertakan pula contoh gambar seragam, atribut, dan penampilan paskibraka.

Pada gambar itu ada hanya ada dua sosok ialah paskibraka pria dan perempuan. Pada gambar paskibraka perempuan adalah sosok berbulu dengan panjang satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang. Tak ada contoh seragam paskibraka putri nan berhijab.

Dalam siaran pers tersebut Yudian menegaskan BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Namun, penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang itu adalah nan sesuai ketentuan.

"Sebagaimana terlihat pada saat penyelenggaraan tugas kenegaraan ialah Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan nan ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," kata dia.

Sementara itu, sambungnya, "Di luar aktivitas Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri mempunyai kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati kewenangan kebebasan penggunaan jilbab tersebut."

Sebelumnya Pengurus Pusat (PPI) menyebut ada 18 dari 76 personil Paskibraka 2024 nan mengenakan hijab, namun tak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa lalu.

Saat hari pengukuhan itu, seluruh Paskibraka 2024 putri nan dikukuhkan Jokowi untuk bekerja di istana terlihat tanpa jilbab. Padahal, saat datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga gladi seluruh paskibraka putri nan berhijab itu tetap mengenakan jilbab.

Oleh lantaran itu muncul dugaan ada 'aturan' alias 'tekanan' agar paskibraka putri nan berjilbab itu tak berhijab saat dikukuhkan Jokowi.

"Padahal ada 18 dari utusan provinsi nan sejak awal mereka datang mengenakan jilban. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap," kata Wasekjen PPI Irwan Indra kepada wartawan, Jakarta, Rabu siang.

Irwan menerangkan sejak 2022 silam pembinaan personil Paskibraka ada di bawah kewenangan BPIP) Sebelumnya, pembinaan personil Paskibraka ada di bawah kewenangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dia nan menjadi pembina Paskibraka pada 2016 hingga 2021 mengatakan selama itu pihaknya tak pernah memaksakan soal penggunan hijab bagi para personil paskibraka putri.

"Kemudian 2022 pindah ke BPIP juga tetap belum ada perihal nan seperti ini [Paskibraka lepas jilbab]. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan," imbuhnya.

Sebelumnya, PP PPI mengeluarkan pernyataan sikap mengecam dugaan pelarangan penggunaan jilbab terhadap personil Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 nan telah dikukuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8) kemarin.

Dalam pernyataan sikap nan diteken Ketua Umum PPI Gousta Feriza dan Sekretaris Jenderal PP PPI Suprapto nan dirlis pada Rabu (14/8), mereka menolak tegas dugaan patokan alias tekanan terhadap personil Paskibraka 2024 berjilbab untuk melepas hijab mereka tersebut.

"Kami atas nama seluruh personil Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, prihatin dan menolak tegas 'kebijakan' alias mungkin ada 'tekanan' terhadap adik-adik kami Anggota Paskibraka Tingkat Pusat (Nasional) Tahun 2024 Putri nan biasa menggunakan Hijab/Jilbab untuk melepaskan Hijab/Jilbab nan menjadi kepercayaan Agama mereka," demikian sikap mereka dalam pernyataan resminya.

PP PPI pun berambisi BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka untuk mengevaluasi semua patokan dan keputusan nan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut.

"Kenapa pada saat Pengukuhan "dilarang" menggunakan Hijab/Jilbab alias bahasa lain "diseragamkan" untuk tidak menggunakan Hijab/Jilbab? Bukankah perihal ini mencederai kebhinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai nilai luhur Pancasila Sila khususnya Ketuhanan nan Maha Esa. Tentunya nan bisa menjawab perihal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka," kata mereka.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]