BPJS TK Nilai Tapera Punya Tujuan Baik: Untuk Kesejahteraan Pekerja

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PBJS TK) mempercayai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bermaksud baik untuk kesejahteraan pekerja di Indonesia dan kebijakan pemerintah tersebut tentu sudah melalui kajian. “Kami dari sisi badan pelaksanaan, percaya bahwa kebijakan ini tentu ada tujuan nan sangat baik untuk kesejahteraan pekerja,” kata Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha saat dijumpai media di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Terkait pengaruh adanya program Tapera terhadap jumlah kepesertaan maupun biaya kelolaan BPJS Ketenagakerjaan, Asep menyampaikan pihaknya saat ini belum bisa berkomentar lebih jauh mengingat kebijakan tersebut tetap terbilang baru. BPJS Ketenagakerjaan juga tetap memerlukan obrolan lebih lanjut dengan Badan Pengelola (BP) Tapera.

“Kami selama ini lebih banyak kepada obrolan gimana kepesertaan. Kan Tapera ada peserta, di kami juga ada peserta, gimana menyingkronkan manfaat-manfaat itu nan ada. Selama ini baru sejauh itu, kan ini (program Tapera) kebijakan baru,” kata dia.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempunyai kediaman melalui faedah jasa tambahan (MLT) program perumahan. MLT ini, jelas Asep, sudah melangkah lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

Asep mengatakan bahwa program Tapera dan MLT terdapat perbedaan konsep. Tapera merupakan tabungan perumahan rakyat sementara MLT dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan program tambahan untuk memperluas manfaat. Hingga saat ini, sebut Asep, baru sekitar 4.000 peserta nan mendapatkan faedah MLT program perumahan.

Terdapat empat jenis MLT nan dapat diakses peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain angsuran kepemilikan rumah (KPR), pinjaman duit muka perumahan (PUMP), pinjaman pembaharuan perumahan (PRP), dan akomodasi pembiayaan perumahan pekerja/kredit bangunan (FPPP/KK).

Iklan

“Ini (MLT) sudah berjalan. Sejak tahun lalu, kita kerja sama dengan perbankan. Jadi kita ada trade subsidi dari BPJS, kemudian kita kerja sama dengan perbankan dan menyalurkan paling tidak tiga (kategori). Satu, untuk perumahan maksimal 500 juta plafonnya. Dua, untuk pembaharuan 200 juta. Tiga, duit muka perumahan 150 juta,” kata Asep.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asep menyebut bahwa BPJS Ketenagakerjaan sendiri menargetkan jumlah peserta aktif bertambah menjadi sekitar 53,5 juta dan posisi hingga saat ini telah mencapai sekitar 40 juta juta peserta. Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan bakal berfokus pada kepesertaan terutama kategori bukan penerima bayaran (BPU).

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai bahwa PP nan baru disahkan pada 20 Mei 2024 itu menduplikasi atas program sebelumnya, ialah MLT perumahan pekerja bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek. "Tambahan beban bagi pekerja 2,5 persen dan pemberi kerja 0,5 persen dari penghasilan (untuk program Tapera) nan tidak diperlukan lantaran bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari biaya BPJS Ketenagakerjaan," kata Shinta.

Menurut pandangan Apindo, justru semestinya pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan biaya BPJS Ketenagakerjaan, di mana sesuai PP maksimal 30 persen alias Rp138 triliun, maka maka aset JHT sebesar 460 Triliun dapat digunakan untuk program MLT perumahan pekerja.

Pilihan editor: 2021, BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar