BPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp136,88 Triliun sepanjang 2005-2023

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah menyelamatkan uang dan aset negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang periode 2005–2023. Angka itu didapat dari penyerahan duit alias aset ke kas negara, daerah, alias perusahaan nan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“Rp21,87 triliun di antaranya adalah hasil pemeriksaan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2023,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023–2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juni 2024.

Sepanjang 2005 hingga 2023, BPK telah membikin rekomendasi hasil pemeriksaan nan telah ditindaklanjuti sebanyak 78,2 persen. Adapun hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020–2023 nan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9 persen.

Isma menjelaskan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional, ialah pengembangan wilayah serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Hasilnya, BPK menemukan sejumlah masalah dalam pengembangan wilayah, ialah aspek pengadaan dan penyaluran support pupuk, pestisida, dan perangkat mesin serta pengembangan area strategis.

Ihwal pengadaan dan penyaluran pupuk, Isma menyatakan sepanjang periode 2022-2023 belum didukung hasil uji mutu dan ketepatan sasaran penyaluran. Adapun pengembangan area strategis Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Maloy-Batuta Trans Kalimantan dinilai belum merealisasikan pencapaian target.

Iklan

Atas hasil pemeriksaan Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan, Isma menyebut pemerintah telah menerbitkan pedoman umum penyelenggaraan program Gerakan Nasional Revolusi Mental pada 2021 dan membentuk gugus tugas nasional GNRM. Namun, penyelenggaraan aktivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian belum dilaksanakan secara berkesinambungan.

Selain itu dalam pelayanan ibadah haji, Isma menyebut izin jasa akomodasi, konsumsi, dan transportasi udara telah selaras. Namun, kata dia, tetap ditemukan persoalan mendasar, ialah pemerataan kesempatan, penerapan istitha’ah kesehatan, dan penetapan biaya perjalanan ibadah haji nan belum optimal.

Secara keseluruhan, IHPS 2 Tahun 2023 memuat 651 laporan hasil pemeriksaan (LHP) nan terdiri dari 1 LHP keuangan, 288 LHP kinerja, dan 362 LHP dengan tujuan tertentu.

Pilihan Editor: BP Tapera Klaim Telah Kembalikan Tabungan kepada Pensiunan PNS, Total Rp 4,2 Triliun