Budi Arie soal Dugaan Pencatutan KTP Warga untuk Dukung Dharma Pongrekun: Nanti KPU Bisa Periksa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika alias Menkominfo Budi Arie Setiadi menanggapi dugaan pencatutan identitas penduduk untuk mendukung pasangan calon (paslon) independen di Pilkada Jakarta nan belakangan ini ramai di media sosial X. Di dalam media sosial itu ditunjukkan bukti tangkapan layar NIK KTP-nya tercatut untuk mendukung Dharma-Kun.

Soal ini, Budi Arie menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkuasa memeriksa dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) oleh calon perseorangan tersebut. 

"Nanti kan KPU bisa periksa," kata Menkominfo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia pun merespons KPU nan meloloskan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta. "Pokoknya selama ada di perundang-undangan pemilu nan berlaku, ya, silakan saja."

Sebelumnya warganet ramai membahas dugaan pencatutan identitas sepihak untuk memberi support kepada paslon independen. Unggahan @ayamdreampop menuai beragam reaksi dari publik internet. Beberapa apalagi mengalami perihal serupa. Misalnya penduduk asal Jakarta Timur, Ahmad Faiz.

Dia mengatakan bahwa identitasnya juga diduga dicatut sebagai pendukung paslon independen, Dharma-Kun. "Lagi ramai awalnya di Twitter (X), gue coba cek, lah iya betul KTP gue dipakai buat dukung," katanya saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.

Tak hanya Faiz, kedua identitas KTP orang tuanya juga diduga dicatut sebagai pemberi support paslon perseorangan itu. Dia mengungkapkan, tidak pernah ada sosialisasi dari paslon independen itu ke wilayah tempat tinggalnya. 

Iklan

"Enggak pernah kasih KTP, kasih support segala macam. Kenal orangnya juga enggak," ujarnya.

Adapun paslon independen Dharma-Kun dinyatakan lolos verifikasi aktual oleh Komisi Pemilihan Umum alias KPU DKI Jakarta. Dengan begitu, paslon tersebut dinyatakan bisa maju ke Pilkada Jakarta 2024.

Novali Panji berkontribusi dalam penulisan tulisan ini. 

Pilihan Editor: Mundur dari Kementerian Komunikasi, Usman Kansong: Tidak Ada Tekanan dari Luar