TEMPO.CO, Jakarta - Badan Urusan Logistik (Bulog) mengalami denda alias demurrage sebesar Rp350 miliar buntut 490 ribu ton beras impor sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, menjelaskan ratusan ribu ton beras dalam kontainer itu tertahan lantaran beragam faktor, salah satunya cuaca.
Bayu menyatakan demurrage merupakan perihal nan wajar dalam impor. Menurut dia, keterlambatan itu disebabkan oleh beragam faktor, salah satunya keterlambatan kapal. Akibatnya, rencana pembongkaran nan direncanakan tiga alias lima hari sering kudu menambah satu hari.
Selain itu, keterlambatan pembongkaran disebabkan oleh aspek cuaca, seperti hujan. Menurut dia, pembongkaran kerap terpaksa kudu terhenti lantaran diguyur hujan. Pembongkaran juga tertunda lantaran hari libur. Dia mengaku tengah bermusyawarah dengan pelabuhan untuk mengatasi demurrage itu.
Dia membantah keterlambatan disebabkan perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) nan mengharuskan impor menggunakan kontainer. “Enggak ada, siapa bilang,” kata dia, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2024.
Bayu menyatakan adanya demurrage akibat keterlambatan pembongkaran itu tak bakal mempengaruhi neraca. Sebab, kata dia, Bulog selalu menyediakan alokasi persediaan ketika mengimpor beras.
Iklan
Senada, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan demurrage akibat keterlambatan pengambilan alias bongkar muat peralatan di pelabuhan biasa terjadi dalam upaya ekspor-impor, seperti beras. "Demurrage itu perihal nan biasa.," kata Arief seusai menghadiri Rapat Kerja berbareng Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2024, dilansir dari Antara.
Arief mengungkapkan beberapa aspek nan dapat menyebabkan keterlambatan bongkar muat seperti akibat hujan, sehingga kondisi itu telah masuk dalam kalkulasi antarperusahaan (B2B). Bapanas, kata dia, dalam perihal ini hanya menugaskan menugaskan Bulog untuk memastikan kesiapan pasokan pangan utamanya persediaan pangan pemerintah.
Pilihan Editor: Rencana Akuisisi, Bulog Mulai Komunikasi dengan KBRI dan Pelaku Usaha Beras di Kamboja