Bupati Halmahera Bubarkan-Kejar Mahasiswa Demo Pakai Parang

Jakarta, CNN Indonesia --

Bupati Halmahera Utara (Halut) Maluku Utara (Malut) Frans Manery pada Jumat (31/5) kemarin membubarkan  sekelompok ratusan mahasiswa personil Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) nan tengah menggelar unjuk rasa refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan parang.

Akibat tindakan tersebut para pendemo langsung lari berceceran ke rumah warga.

Frans Manery mengaku sebelum tindakan itu dia lakukan, ia telah menegur massa tindakan untuk kembali pulang.

Hanya saja dalihnya, massa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.

Menurut Frans, tindakan nan dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala wilayah lantaran dirinya berkilah tidak memakai atribut.

"Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi," katanya Jumat (31/5) seperti dikutip dari Antara.

Mahasiswa GMKI memang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Halut, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati dan Hotel Marahai refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Jumat kemarin.

Namun, refleksi diwarnai penolakan mahasiswa atas kehadiran artis Ibu kota di antaranya Mario G Klau dan komika Mongol Stres nan bakal menghibur masyarakat di aktivitas puncak nan terletak di Lapangan Do'Omu Matau area pemerintahan pada Jumat malam.

Ketua GMKI Halut Rivaldo Djini mengatakan unjuk rasa dan penolakan dilakukan sebagai corak keprihatinan atas penghasilan honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, penghasilan honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 Desa nan saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halut.

[Gambas:Video CNN]

Mahasiswa mengkritik pemda nan mengadakan aktivitas intermezo dengan mengundang artis ibu kota nan tentu menyantap anggaran APBD nan cukup besar.

"Apakah mengundang artis dan mengadakan aktivitas intermezo masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk bayar utang nan tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Halut bijak dalam mengatur finansial nan bisa menghasilkan PAD bukan justru membikin agenda nan menguras APBD.

(agt)