1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan ormas keagamaan itu tetap ada kemungkinan mengembalikan Izin Usaha Pertambangan Khusus nan diberikan Presiden Jokowi.
"Ada satu klausul jika kelak tim nan dipimpin Pak Muhadjir Effendi menemukan itungan berasas kajian-kajian nan lebih banyak mudhoratnya, Muhammadiyah berpotensi bakal mengembalikan itu," katanya dalam obrolan di aktivitas podcast Bocor Alus nan digelar Tempo d UGM, Yogyakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Mantan komisioner KPK itu mengatakan, dia dan sejumlah pengurus Muhammadiyah lainnya punya sikap seperti itu.
"Muhammadiyah dalam posisi nan sangat mungkin mengembalikan IUP itu, apalagi jika izin tambang yang diberikan itu level jejak dengan segala permasalahannya," katanya.
Muhammadiyah berbareng PBNU menyatakan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara. Sementara sejumlah ormas keagamaan lain seperti PGI dan KWI menolaknya.
"Saya tidak tahu jika ormas-ormas nan lain ya, tetapi di KWI tidak bakal menggunakan kesempatan itu lantaran bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," kata ketua KWI Kardinal Suharyo, 11 Juni 2024.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, mengelola tambang tidak mudah. Ormas keagamaan mempunyai keterbatasan, sedangkan bumi tambang sangat kompleks.
Ia mewanti-wanti agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas utamanya dalam membina umat dan tidak terjebak dalam sistem pasar.
Muhammadiyah Dapat IUP Eks Adaro dan Arutmin
Iklan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan. Sebelumnya konsesi telah lebih dulu didapat oleh ormas keagamaan lain, ialah Nahdlatul Ulama (NU).
“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, lantaran kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.
Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin upaya pertambangan unik alias WIUPK nan kemungkinan besar bakal diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan jejak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, ialah PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia. “Kemungkinan besar eks Adaro alias eks Arutmin. Kami bikin nan bagus, dua opsi itu” ujarnya.
Bahlil tetap belum mau merinci berapa perincian luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.
Bahlil mengatakan, PBNU tengah memproses badan upaya nan dipergunakan untuk mengelola WIUPK. Adapun lahannya adalah eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk.
ILONA ESTHERINA
Pilihan Editor Bea Cukai Angkat Bicara Soal Video Viral Kaesang-Erina Turun dari Jet Pribadi Nyelonong Tidak Melewati Kepabeanan
English (US) · 
Indonesian (ID) ·