Cagub Bali Koster: Tak Ada Kampanye Akbar, Mega Tak Kampanye di Bali

Denpasar, CNN Indonesia --

Calon Gubernur Bali nan diusung PDIP di Pilkada serentak 2024, I Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) mengaku tidak bakal menggelar kampanye akbar sepanjang sepekan jelang hari pencoblosan.

Koster juga mengaku sejauh ini tak ada agenda Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan turun ke Bali untuk mengampanyekan pihaknya.

"Tidak ada kampanye akbar. (Pertimbangannya), iya lantaran kami mengutamakan pendekatan langsung kepada masyarakat di desa-desa," kata Koster  saat konvensi pers usai debat ketiga Pilgub Bali, di BNDCC, Nusa Dua Kabupaten Badung, Bali, Rabu (20/11) malam.

"Ini kontekstual kebijakan DPP partai. Jadi kami diserahkan seluruhnya untuk kampanye dengan sumber daya, kader-kader serta simpatisan masyarakat nan ada di Bali, untuk berkedudukan memenangkan Paslon Koster-Giri," imbuh Ketua PDIP bali tersebut.

Cagub petahana itu juga mengaku optimistis bakal memenangkan kembali Pilgub Bali. Untuk memaksimalkan upayanya, dia lebih mengutamakan kedekatan langsung kepada masyarakat untuk menang di Pilgub Bali.

"Pilihan masyarakat tidak ditentukan oleh banyak alias tidak dalam kampanye terbuka. Tapi bergesekan langsung dengan masyarakat itu nan diutamakan. (Kalau soal target) tidak ada sasaran nan krusial kita menang," ujarnya.

Upah Minimun Provinsi

Debat ketiga alias terakhir Pilgub Bali diikuti dua pasangan kandidat ialah paslon nomor urut 1 Mulia-PAS dan Paslon nomor urut 2 Koster-Giri. Debat nan digelar KPU itu membahas rumor ketenagakerjaan ialah salah satunya Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.

Dalam sesi tanya jawab, Cagub De Gadjah bertanya kepada lawannya mengenai kenaikan UMP Bali nan di masa Koster menjadi Gubernur Bali sangat minim kenaikannya.

"Kenapa kenaikan UMP di era paslon dua memimpin periode kemarin sangat minim kenaikannya, dibandingkan UMP provinsi lainnya, misalnya Jakarta," tanya De Gadjah dalam debat.

Menurut De Gadjah, kebutuhan tingkat para pekerja di Bali semakin tinggi. Dia juga mempertanyakan apa penyebab kebijakan cagub petahana itu  tidak begitu memerhatikan kenaikan UMP bagi pekerja. Dia lampau menyindir imbauan Koster saat menjabat Gubernur Bali agar masyarkat di sana menjalankan program Keluarga Berencana (KB) dengan mempunyai empat anak, tapi penghasilannya justru rendah.

"Bagaimana langkah masyarakat Bali bisa membiayai kehidupan empat anak sesuai imbauan kerabat dengan besaran UMP Paslon 2 (yang) sudah ditetapkan," kata De Gadjah.

Koster lampau menanggapinya dengan menegaskan keputusan soal UMP tidak bisa ditentukan sembarangan, dan berasas peraturan dan berasas Pendapat Asli Daerah (PAD) ditentukan ukuran nan sudah ada persentasenya.

"Jadi nan diterapkan pemerintah Provinsi Bali dengan UMP 2,8 juta per bulan (bersih) itu sudah maksimal, tidak bisa kita benchmarking dengan Jakarta, lantaran Jakarta 10 kali lebih (PAD) dari Pemprov Bali, 2,8 itu sudah sangat tinggi," jawab kandidat nan diusung PDIP itu.

Oleh lantaran itu, ke depan, Koster-Giri mengaku bakal berupaya untuk meningkatkan UMP adalah meningkatkan sumber-sumber pendapatan original daerah. Sebelum pendapatan original wilayah naik, kata dia, UMP di Bali tidak bisa dinaikkan drastis.

"Selain itu juga memperhatikan tingkat inflasi dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Jadi dengan demikian persoalan UMP di Bali sebenarnya sudah tidak ada masalah. Kan itu sudah menjadi patokan nan paling tinggi," ujarnya.

"Penetapan UMP di Bali tidak bisa ditentukan sepihak, kudu ada kesepakatan dengan bumi upaya dan bumi industri," imbuh Koster.

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]