Cak Imin dan Puan Minta Pencatutan KTP Warga Dukung Dharma-Kun Diusut

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Jumat, 16 Agu 2024 18:23 WIB

Dua ketua DPR angkat bunyi soal kasus pencatutan NIK KTP penduduk Jakarta nan diklaim mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada 2024. Muhaimin Iskandar dan Puan Maharani angkat bunyi soal kasus pencatutan NIK KTP penduduk Jakarta nan diklaim mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada 2024. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia --

Dua ketua DPR angkat bunyi soal dugaan pencatutan NIK KTP penduduk Jakarta nan diklaim mendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar bakal meminta Komisi II DPR untuk ikut melakukan penjelasan dugaan pencatutan tersebut. Muhaimin cemas kasus tersebut bakal berakibat pada legitimasi pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Komisi II kudu turun untuk ikut melakukan verifikasi agar lantaran jika ini klir kelak legitimasi pilkada bahaya," kata Cak Imin, sapaan akrabnya usai Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8).

Ketua Umum PKB itu juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bersikap fair dan objektif dalam kasus tersebut. Dia juga berambisi masyarakat agar segera melakukan penjelasan jika merasa NIK KTP-nya dicatut.

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani meminta para pihak mengenai segera melakukan klarifikasi. Puan mau para pihak terkait, terutama KPU alias KPUD terbuka.

"Kalau memang itu betul ya sampaikan, itu salah, tidak boleh dilakukan. Kan, kelak ada KPU dan KPUD nan kemudian memproses," katanya.

Wakil Ketua Komidi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa meminta KPU untuk segera turun tangan dan melakukan klarifikasi. Menurut Saan, KPU kudu bekerja sigap lantaran masa pendaftaran bakal segera dibuka pada 27 Agustus mendatang.

"Jadi agar tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya, KPU untuk bisa menyelesaikan mengenai dengan soal calon independen," kata Saan.

Sejumlah penduduk DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak itu.

Dugaan pencatutan itu juga viral di media sosial X. Warganet protes lantaran tiba-tiba mereka diklaim mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Sejumlah pejabat KPU DKI maupun Dharma Pongrekun belum merespons ketika ditanya soal pencatutan. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta penduduk melapor soal dugaan pencatutan identitas itu.

(thr/pmg)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional