Catatan Ekonom tentang RAPBN 2025: Subsidi BBM Berpotensi Dikurangi

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memberi beberapa catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Pertama, pertumbuhan ekonomi nan ditargetkan di nomor 5,2 persen dinilai sangat moderat mengingat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sasaran pertumbuhan hanya sekali tercapai sekali, ialah pada tahun 2022. “Bagi Prabowo, berat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ke nomor 8 persen,” kata dia ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Kedua adalah biaya pendidikan dibuat pas dengan mandatory spending sejumlah 20 persen dari negara, padahal kebutuhan untuk shopping pendidikan meningkat akibat masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Menurut dia, semestinya konsentrasi pemerintah di bagian pendidikan untuk memperbaiki gedung sekolah nan sudah rusak, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dan lain sebagainya, perlu memerlukan pendanaan lebih besar.

Ketiga, biaya prasarana berkurang kendati pembiayaan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berlanjut. Artinya, ada proyek prasarana pemerintahan Presiden Jokowi nan bakal dirasionalisasikan.

“Hal ini senada dengan komitmen Prabowo untuk menggunakan APBN untuk konsentrasi ke pembangunan pangan dan sumber daya manusia,” ujarnya nan menjabat sebagai Direktur Ekonomi Digital Celios.

Iklan

Catatan selanjutnya ialah tidak adanya pernyataan spesifik mengenai anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik. Huda menduga ada kemungkinan subsidi BBM dikurangi.

Kelima, penerimaan perpajakan diprediksi hanya tumbuh 7,8 persen. “Artinya, memang tidak memerlukan effort lebih dari perpajakan, selain sasaran tahun ini tidak tercapai nan artinya pertumbuhan penerimaan perpajakan bisa lebih dari 7,8 persen,” ungkap dia.

Terakhir, defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 2,29 persen menjadi 2.53 persen nan berfaedah terdapat ruang lebih luas bagi pemerintahan selanjutnya untuk menarik hutang lebih banyak di anggaran tahun depan.

“Hal ini kudu disikapi dengan hati-hati agar porsi hutang terhadap PDB tidak meningkat,” ucap Huda.

Pilihan Editor: Viral lantaran Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka