Daftar Ormas Keagamaan Ajukan Izin Tambang ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Persatuan Islam (Persis) masuk daftar ormas keagamaan nan mengajukan izin tambang ke pemerintah. Organisasi ini menjadi ormas ketiga nan menyatakan bersedia menerima izin tambang dari Presiden Jokowi.

Sebelum Persis, ada dua ormas Islam nan sudah menerima izin tersebut. Mereka adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Berikut daftar ormas keagamaan ajukan izin tambang ke pemerintah:

PBNU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah ormas keagamaan pertama nan menerima tawaran tersebut. Mereka telah menyatakan bersedia menerima izin tambang sejak 6 Juni 2024.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya butuh pemasukan untuk mengelola beragam kegiatan. Dia berbicara PBNU selama ini kebanyakan program dikelola oleh organisasi nahdliyin, penduduk NU.

Sumber daya finansial PBNU mulai tak kuat menopang program-program itu. Misalnya dalam mengelola 30 ribu pesantren. Beberapa pesantren mempunyai santri hingga puluhan ribu.

"Pertama-tama saya katakan, NU ini butuh, apapun nan halal, nan bisa menjadi sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi," kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah memutuskan letak tambang PBNU. PBNU bakal mengelola tambang jejak PT Kaltim Prima Coal milik grup upaya Bakrie di Kalimantan Timur dari pemerintah.

Muhammadiyah

Setelah kajian beberapa minggu, Muhammadiyah mengikuti jejak NU. Mereka menyatakan menerima tawaran pemerintah mengelola tambang.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan keputusan ini dilakukan demi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah keburukan).

Haedar memastikan Muhammadiyah bakal mengelola tambang dengan memperhatikan lingkungan. Bahkan, mereka menawarkan model pengelolaan tambang hijau.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab bakal mengembalikan izin upaya pertambangan kepada pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, Minggu (28/7).

Muhammadiyah telah membentuk Tim Pengelola Tambang. Tim itu dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

Pemerintah belum mengumumkan letak tambang untuk Muhammadiyah. Namun, Bahlil memastikan letak terbaik.

"Insyaallah untuk Muhammadiyah kita bakal memberikan dari eks PKP2B nan paling bagus di luar daripada KPC," ucap Bahlil pada Konferensi Pers di Jakarta, Senin (29/7).

Persis

Persatuan Islam ikut bersedia mengelola izin tambang dari Jokowi. Mereka memutuskan perihal itu setelah kajian selama tiga pekan.

Salah satu ormas Islam tertua di Indonesia itu menggelar Rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah PP Persis pada 2-3 Juli 2024. Pertemuan itu memutuskan Persis bakal mengelola tambang.

Persis sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti keputusan itu. Mereka berkomitmen mengelola tambang dengan baik dan benar.

"Untuk memberi contoh gimana mengelola sumber daya alam secara betul sesuai regulasi, sekaligus untuk menguji komitmen para pengusaha membawa misi kepercayaan dalam upaya pertambangan," kata Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Jeje Zaenudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).

KWI dan PGI menolak

Tak semua ormas keagamaan mau menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Misalnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Sejak awal, mereka menyatakan penolakan. Mereka berdasar mau menghindari bentrok kepentingan dalam urusan pertambangan.

"Dan nan paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa karena sampai kehilangan daya kritis dan bunyi profetisnya," kata kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Henrek Lokra kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/7).

"Dan bakal sangat rentan kehilangan legitimasi moral," imbuhnya.

(dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]