3 minggu yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara alias BP Investasi Danantara bakal segera diresmikan pada 8 November 2024 mendatang. Namun, dia tidak bisa memastikan berita tersebut.
“Saya nggak tahu persisnya. Saya hanya menyiapkan kantornya saja,” kata Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Erick Thohir mendukung dibentuknya badan baru superholding BUMN berjulukan Danantara itu. “Kami mendukung hadirnya Danantara. Tinggal gimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam agar sinergitasnya seperti apa, gitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut, saat ini kementeriannya tengah mempersiapkan gedung nan nantinya dipergunakan sebagai instansi Danantara. Gedung tersebut, kata Erick Thohir, merupakan salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero).
Ketika ditanya mengenai perusahaan BUMN mana saja nan bakal tergabung dalam superholding tersebut, Erick Thohir tidak menjawab. Begitu pula ketika ditanya mengenai pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara, Erick Thohir hanya menjawab bahwa nantinya bakal dilakukan kajian mengenai perihal tersebut.
“Nanti ada kajian kan. Tadi di rapat Komisi VI kita juga bicara mengenai kajian,” ucapnya.
Sebelumnya, melansir dari Antara, Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.
Iklan
Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah nan dipisahkan itu kelak bakal dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman.
Menurut dia, BP Investasi Danantara mempunyai tugas dan kegunaan nan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Muliaman Hadad mengatakan, BP Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun badan ini mempunyai cakupan nan lebih luas lantaran juga mengelola investasi negara di luar APBN.
Pembentukan badan ini merupakan corak komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Menurut dia, pemerintah menginginkan pengelolaan investasi nan dapat lebih terpadu dan tidak lagi melangkah sendiri-sendiri.
"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah nan dikelola oleh kementerian, lampau digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," ujar Muliaman Hadad.
Pilihan Editor: Manajemen BCA Bakal Koordinasi dengan Kurator untuk Penyelesaian Utang Sritex
English (US) · 
Indonesian (ID) ·