Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengvealuasi

TEMPO.CO, Jakarta - Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nan ada di Direktorat Jenderal Pajak disebut-sebut telah bocor. Tidak tanggung-tanggung, di antara 6 juta info nan diretas, termasuk milik Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menkeu Sri Mulyani, sampai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ihwal dugaan bocornya info NPWP mencuat ketika pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums nan berisi tentang telah diretasnya 6 juta info NPWP dan diperjualbelikan dalam situs secgron oleh akun berjulukan Bjorka pada 18 September 2024.

Selain NPWP, info nan juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan info lainnya. Harga jual seluruh info itu hanya Rp150 juta.

Presiden Joko Widodo langsung bereaksi atas kejadian itu. Ia meminta perlunya mitigasi oleh kementerian mengenai soal kebocoran NPWP tersebut.

“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” katanya di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain.

“Mungkin lantaran keteledoran password bisa terjadi alias lantaran penyimpanan info nan terlalu banyak di tempat nan berbeda-beda,” katanya.

Ia mengatakan perihal itu bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker agar bisa masuk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Ditjen Pajak dan Kemenkeu mengevaluasi dugaan pencurian info tersebut.

Iklan

"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan pertimbangan terhadap persoalannya. Nanti bakal disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT," kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran info NPWP. “Terkait dengan info kebocoran info nan beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.

Ia menyebut nantinya setelah pertimbangan rampung, bakal segera dilaksanakan konvensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media.

Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC menyebut beragam kejadian siber terjadi secara beruntun di Indonesia, mulai dari kegagalan sistem Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) lantaran serangan ransomware, penjualan info pribadi dari seorang peretas dengan nama anonim MoonzHaxor di darkweb nan menawarkan info dari Inafis, Badan Intelijen Strategis (Bais), Kemenhub, KPU, hingga peretasan dan pencurian info pribadi dari 4,7 juta aparatur sipil negara (ASN) nan berasal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut master keamanan siber Dr. Pratama Persadha, pemerintah kudu segera membentuk Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi sesuai petunjuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mulai bertindak pada tanggal 18 Oktober 2024 setelah disahkan 17 Oktober 2022.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi nan bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:
a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi nan menjadi pedoman bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;
b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
c. penegakan norma administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pilihan Editor Otorita Siapkan 101 Persil untuk UMKM dan Usaha Perseorangan Berinvestasi di IKN