Defisit Anggaran di APBN 2025 Dipatok 2,53 Persen atau Rp 616,2 triliun, Apa Saja Alasannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Defisit anggaran di APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) alias secara nominal sebesar Rp616,2 triliun.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, dengan besaran defisit nan moderat tersebut, Pemerintah berbareng dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 tetap memerlukan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif.

Pembiayaan investasi pada 2025 sebesar Rp 154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola nan baik agar efisien dan produktif.

"Defisit bakal terus dijaga relatif di level nan aman," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024 sebagaimana dilansir dari Antara. 

Dia merinci pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.996,9 triliun, lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 nan sebesar Rp2.802,5 triliun. Angka itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp505,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp600 miliar.

Sementara itu, sasaran shopping negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun alias lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 nan sebesar Rp3.412,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 ditargetkan sebesar Rp2.693,2 triliun, terdiri atas shopping kementerian/lembaga (K/L) Rp976,8 triliun dan shopping non-K/L Rp1.716,4 triliun.

Menanggapi penetapan defisit anggaran ini, Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai sasaran defisit fiskal sebesar 2,53 persen dalam RAPBN 2025, merupakan keputusan realistis dan bijak mengingat adanya beban pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun nan perlu dibayarkan tahun depan.

"Disiplin fiskal nan saat ini pemerintah lakukan nan menetapkan bahwa defisit fiskal nan tidak lebih dari 2,53 persen itu patut diapresiasi lantaran sebelumnya kita mendengar bahwa defisit fiskalnya bisa 2,8 persen alias mendekati 3 persen," kata Deni saat paparan media mengenai RAPBN 2025 di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Adanya utang jatuh tempo tersebut berkapak pada ruang fiskal nan kian terbatas serta menyulitkan perubahan pembiayaan. Deni juga menuturkan andaikan pemerintah menyasar sasaran defisit nan lebih tinggi dari 2,53 persen, maka pasar bakal berpotensi merespons secara negatif.

"Buktinya, ketika itu terdengar kemarin (defisit), rupiah langsung berantakan, IHSG juga melemah. Jadi, apa nan ditetapkan pada RAPBN tentang defisit fiskal, menurut kami cukup realistis dan sangat baik," tuturnya.

Adapun, APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun dikisaran 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%, tingkat pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0%, serta Gini ratio turun dikisaran 0,379-0,382.

Untuk diketahui, pada akhir Oktober 2024, Sri Mulyani mencatat anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) mengalami defisit Rp309,2 triliun. Angka ini berada pada 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam undang-undang APBN 2024 defisit ditargetkan tidak lebih dari 2,29 persen terhadap PDB. Karena itu, dia mengatakan persentase defisit saat ini tetap lebih rendah dari target. “Ini berfaedah tetap lebih mini dibanding dalam UU APBN,” ujarnya dalam konvensi keahlian APBN di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2024.

Hingga 31 Oktober 2024, pendapatan negara telah mencapai Rp2.247,5 triliun alias 80,2 persen dari target. Kementerian finansial menyatakan penerimaan negara meningkat 0,3 persen secara tahunan alias year on year. Hingga akhir tahun pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp2.802,3 triliun. 

Sedangkan shopping negara telah mencapai Rp2.256,7 triliun alias 76,9 persen dari sasaran APBN. Jumlah ini juga meningkat 14,1 persen dibanding periode nan sama tahun lalu. Terdiri dari shopping kementerian dan lembaga, non kementerian dan lembaga dan transfer ke daerah.

Belanja negara meningkat signifikan, kata Sri Mulyani. Pertumbuhannya 21,4 persen yoy. Hingga akhir Oktober 2024 sebesar Rp993,5 triliun, dibanding periode nan sama tahun lampau nan hanya sebesar Rp768,7 triliun.

Ada beberapa aspek nan menyebabkan defisit anggaran maupun shopping membengkak, ialah pemilihan umum dan pilkada nan bakal berlangsung. Selain itu, tahun ini juga ada kenaikan penghasilan dan pensiun masing-masing 5 persen dan 12 persen, tunjangan keahlian dan tunjangan hari raya.