Demo Depan DPR, Akademisi Hinga Komika Serukan Kawal Putusan MK

Jakarta, CNN Indonesia --

Akademisi hingga komika meminta DPR dan pemerintah agar dapat menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala wilayah pada Pilkada 2024. Mereka juga menegaskan bakal tetap mengawal putusan MK.

Seruan tersebut disampaikan oleh massa tindakan nan ikut dalam demonstrasi 'Darurat Indonesia' di depan Gedung DPR, pada Kamis (22/8) hari ini.

Akademisi UGM Alfath Bagus Panuntun menyebut kondisi nan terjadi saat ini sebagai kemunduran kerakyatan bagi bangsa Indonesia.

"Kita kudu menolak RUU Pilkada nan tidak sejalan dengan putusan MK," ujarnya dari atas mobil komando, Kamis (22/8).

Seruan senada juga disampaikan oleh komika Abdur Arsyad. Ia menegaskan semestinya putusan nan telah dikeluarkan oleh MK berkarakter final dan mengikat.

Oleh karena itu dia meminta agar DPR berbareng pemerintah dapat menaati putusan tersebut dan tidak mengakalinya dengan menerbitkan UU Pilkada baru.

"Kawal putusan MK. Seharusnya nan sudah ditetapkan oleh MK itu sudah final dan kita taati," tegasnya.

Ia lantas meminta agar Presiden Joko Widodo menaati putusan tersebut seperti dulu ketika MK mengeluarkan putusan nan membikin Gibran Rakabuming dapat maju di Pilpres 2024.

Ribuan orang diprediksi turun ke jalan di Jakarta dan wilayah lain. Mereka terdiri dari massa buruh, petani, nelayan, mahasiswa hingga masyarakat sipil.

Demo besar nan terpusat di DPR ini mengusung agenda menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Demo ini bagian dari aktivitas 'peringatan darurat Indonesia' nan viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Aksi demo ini berbarengan dengan Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Badan Legislasi (Baleg) bakal membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin nan disepakati seluruh fraksi, selain PDIP.

Kendati begitu, belakangan DPR menunda paripurna pengesahan RUU Pilkada. Pasalnya, ketua DPR belum mendapat kurom kesepakatan.

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli menyebut bakal ada ribuan pekerja dan nelayan nan bakal turun ke jalan. Mereka mendesak DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pencalonan kepala wilayah dengan mengesahkan RUU Pilkada.

(tfq/dmi)

[Gambas:Video CNN]