Deret Layanan Terdampak Peretasan Pusat Data Nasional

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah jasa publik berbasis digital terganggu imbas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Lockbit 3.0 sejak 20 Juni lalu.

Pemerintah hingga saat ini belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar. Akan tetapi, pemerintah menolak memberikan duit itu.

Dalam rapat berbareng Komisi I DPR pada Kamis (27/6), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan tetap melakukan identifikasi forensik untuk memandang apa saja akibat dari peretasan PDN.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut 210 lembaga pemerintah di pusat maupun wilayah terdampak serangan PDNS tersebut. Berikut ini sebagian mini jasa nan terdampak peretasan tersebut.

47 jasa Kemendikbudristek, termasuk KIP

Gangguan nan terjadi pada jasa PDNS 2 mengakibatkan 47 domain jasa alias aplikasi Kemendikbudristek tidak dapat diakses publik.

"Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bagian pendidikan dan kebudayaan nan terdampak dan belum dapat diakses publik," kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).

Anang menjelaskan beberapa jasa itu di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah dan jasa perizinan film.

Saat ini, kata dia, sudah ada beberapa jasa nan sukses dipulihkan seperti jasa Itjen, kebugaran pusmendik, dan jasa DNS Pusdatin Kemendikbudristek.

Pemadanan NPWP penduduk asing

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan serangan ransomware pada PDNS 2 berkapak pada proses pemadanan nomor identitas dengan NPWP, khususnya bagi penduduk asing.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menuturkan serangan siber itu berkapak pada jasa imigrasi sejak hari pertama peretasan.

Hal ini pun mengakibatkan proses pemadanan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak (WP) asing terganggu.

"Karena dalam prosesnya kami kudu pengesahan nomor paspor mereka, dan nomor paspor ada di jasa imigrasi," kata Suryo dalam konvensi pers APBN KiTA Edisi Mei, Kamis (27/6).

Muhammadiyah jadi korban

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi menuturkan, Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas peretasan tersebut.

Ia menyebut Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan ribuan pengajar serta pembimbing besar nan datanya tersimpan di PDN.

Muhammadiyah mengaku prihatin dan sangat menyesali kebocoran info nan sudah berjalan selama sepekan itu.

"Serangan nan terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar kejadian biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital alias sistem siber Indonesia," jelas Ismail dalam keterangan nan dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).

Srikandi Pemkot Solo terganggu

Gangguan itu juga berakibat pada aplikasi Srikandi di Pemerintahan Kota Solo.

Kepala Diskominfo Solo Henny Ermawati mengatakan aplikasi Srikandi merupakan aplikasi untuk surat menyurat antar organisasi perangkat wilayah (OPD). Aplikasi tersebut servernya berada di pusat.

"Terkait dengan adanya hacker di PDN, pemerintah kota secara umum nan terganggu itu nan servernya ada di pusat, aplikasi Srikandi umumnya pemerintah pusat ya kami memang sampai saat ini tidak bisa menggunakan itu," kata Henny dihubungi awak media, Kamis (27/6/2024).

Hingga sekarang aplikasi tersebut belum bisa digunakan. Alhasil, untuk surat menyurat dilakukan secara manual.

PPDB online di Dumai dibatalkan

Dinas Pendidikan Kota Dumai, Provinsi Riau memutuskan kebijakan menggelar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) semua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tahun 2024/2025 secara manual pada 1-3 Juli 2024 nan awalnya dibuka secara daring.

Bandara paling terasa dampaknya

Dampak peretasan PDN Kementerian Kominfo juga sempat berkapak pada pelayanan Imigrasi di bandara. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apalagi sempat melakukan pemeriksaan secara manual.

Petugas menerapkan cap kehadiran dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi.

"Hari ini adalah hari ketiga PDN itu bermasalah, sehingga jasa Imigrasi terganggu, khususnya nan paling terasa adalah di bandara. Saya kemarin ke Bandara Soekarno-Hatta memastikan jasa manual, jadi kembali lagi kita sebelum era digitalisasi," kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, Sabtu (22/6).

(lna/pmg/bac)

[Gambas:Video CNN]