Di DPR, Menteri Imigrasi Akui Tak Punya Program Prioritas 100 Hari

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku tidak mempunyai program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian di Kabinet Merah Putih ketua Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut Ia sampaikan usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

"Kita tidak ada (fokus program kerja dalam) 100 hari," kata Agus.

Agus menjelaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya bakal langsung mengebut 13 program prioritas nan telah dicanangkan. 

Agus kemudian mengungkapkan salah satu strategi nan bakal diterapkan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sejumlah wilayah rawan. Agus mengaku mau memperketat syarat keimigrasian di wilayah rawan TPPO dengan calon imigran kudu melampirkan mutasi rekening dalam jangka satu tahun.

"Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan arsip keimigrasian, jika bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun," kata Agus.

Agus menilai pelampiran mutasi rekening tersebut dapat menyaring antara para calon imigran nan hendak berekreasi dengan mereka nan mau menjadi calon migran illegal. Ia menyebut pihak keimigrasian bakal mengecek jumlah biaya para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

"Kalau rekeningnya cuman 100-500 ribu, enggak mungkin dia liburan kan," tutur dia.

Di sisi lain, Agus mengaku sudah membekali sejumlah petugas imigrasi di wilayah rawan TPPO mengenai upaya pencegahan TPPO. Ia juga mengaku bakal bekerja-sama dengan seluruh abdi negara penegak norma untuk mengurangi TPPO di seluruh Indonesia.

"Kita sampaikan info kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya," tutur dia.

(mab/DAL)

[Gambas:Video CNN]