Din Syamsuddin Tak Sepakat Muhammadiyah Terima Izin Tambang Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak sepakat dengan Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebelum pertemuan nasional Muhammadiyah itu saya sudah menyampaikan pendapat nan sangat tegas sebagaimana nan saya yakini dengan argumen-argumen, nan intinya saya tidak sepakat dengan keputusan Muhammadiyah itu," kata Din di Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (31/7).

Meski begitu, Din enggan mengungkapkan argumen dirinya tidak sepakat dengan keputusan Muhammadiyah tersebut.

"Keputusan itu terlepas dari baik alias tidak baik, betul alias tidak benar, ya saya sebagai personil Muhammadiyah dan sekarang menjadi Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah di tempat saya tinggal Kelurahan Pondok Labu, tidak mau berbalas pantun di media, itu etika di Muhammadiyah," ujarnya.

Sebelumnya, Muhammadiyah telah memutuskan menerima pemberian izin tambang dari pemerintah.

Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat patokan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin upaya pertambangan unik (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

(lna/DAL)

[Gambas:Video CNN]