Dirjen PUPR Sarankan Pemindahan ASN ke IKN Mulai dari yang Bertugas Membangun Nusantara

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengusulkan agar pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dari ASN nan bekerja mempersiapkan ibu kota baru.

Menurut Iwan, sampai saat ini, prasarana untuk ASN di IKN belum selesai dibangun. Dari total 47 tower rusun ASN, misalnya, baru ada 13 tower nan siap huni. Target 21 tower selesai dibangun hingga akhir Oktober 2024 juga meleset menjadi hanya 16 tower rusun. Penghentian pekerjaan lantaran beragam perihal disebut Iwan sebagai kendala. "Saya pikir tidak serta merta pemindahan bisa dilakukan begitu saja," kata Iwan ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Iwan menyarankan agar ASN nan lebih dulu dipindahkan adalah mereka nan ditugaskan menyiapkan Nusantara sebagai ibu kota. Salah satunya ASN di Kementerian PUPR.

Soal kediaman ASN, Iwan optimistis 47 tower bisa rampung akhir 2024. Hanya saja, dia berujar, pemindahan ASN ke IKN tidak hanya menyoal kesiapan prasarana tetapi ekosistem. Artinya, menyediakan instansi dan kediaman ASN saja tidak cukup. "Kalau kediaman selesai (dibangun), tapi, kan, jalanan di depan belum. Kalau hujan tetap becek," kata Iwan. 

Iklan

Belum lagi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Bila ASN pindah ke IKN, mesti diperhatikan urusan pemindahan sekolah anak. Selain itu, perlu kesiapan akomodasi kesehatan untuk berobat, hingga kesiapan sistem jasa transportasi. "Kalaupun rumah sakit dibangun, tapi kepala rumah sakit, dokter, perangkat medis, sudah ada belum?" ujar Iwan.

Selain itu, Iwan menuturkan, pemindahan ibu kota secara resmi tetap menunggu keputusan presiden. Sementara, Presiden Jokowi mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota bakal diteken presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pilihan editor: Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II hingga Akhir September 2024 Rp 10,14 Triliun