DKPP: Aduan Pelanggaran Etik Pilkada Lebih Banyak dari Pemilu 2024

Makassar, CNN Indonesia --

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut jumlah kejuaraan pelanggaran etik Pilkada kali ini lebih banyak dari masa Pemilu 2024 kemarin.

"Selama 10 bulan terakhir jumlah pengaduan ke DKPP itu mencapai 568. Itu pengaduan sangat besar untuk lembaga peradilan etik," kata Ketua DKPP Heddy Lugito di Makassar, Jumat (25/10).

Heddy menerangkan penyebab banyak kejuaraan pelanggaran etik ke DKPP tersebut disebabkan adanya hubungan kedekatan antara penyelenggara, KPU dan Bawaslu dengan peserta Pilkada.

"Kedekatan dalam perihal geografis maupun emosional. Calon bupati dan gubernur pasti kenal dengan ketua KPU dan Bawaslunya. Mereka juga punya tim sukses dari saudaranya, kadang-kadang berkerabat dengan penyelenggara Pemilu, inilah nan kadang-kadang mengganggu integritas penyelenggara Pemilu," ungkapnya.

Menurut Heddy, menurunnya integritas penyelenggara Pemilu bukan dari penyelenggaranya tapi aspek lingkungan di sekitarnya dan aspek eskalasi politik, sehingga perihal ini nan membikin integritas KPU dan Bawaslu goyah nan berakibat banyaknya kejuaraan ke DKPP.

"Inilah nan kudu kita sadari berbareng dan yakini, bahwa Pilkada kelak dalam penegakan etik, dalam perihal pelaksanaannya bakal jauh lebih baik dibanding sebelumnya," jelasnya.

Heddy menyebut jumlah kejuaraan nan diterima DKPP selama 2024 sudah mencapai 568 per 25 Oktober 2024. Angka ini nyaris dua kali lipat dari jumlah kejuaraan nan diterima DKPP pada 2023 nan mencapai 325 aduan.

"Bulan Oktober 2024 tetap berjalan, tapi kejuaraan nan diterima DKPP sudah mencapai 173 persen dari jumlah kejuaraan nan diterima pada 2023. Oleh lantaran itu kami mau menjadikan Rakor ini sebagai pengingat bagi penyelenggara Pemilu untuk bekerja dengan baik dalam penyelenggaraan Pilkada 2024," bebernya.

Menurut Heddy kejuaraan pelanggaran etik ke DKPP jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada saat Pemilu 2024 Februari lalu.

"Dari pengalaman DKPP, jumlah kejuaraan pelanggaran etik saat Pilkada jauh lebih tinggi dibanding Pemilu. Ini nan mau kami tekan dengan mengadakan Rakor Penyelenggara Pemilu," pungkasnya.

(mir/wiw)

[Gambas:Video CNN]